Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan kebijakan untuk menjawab tantangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Salah satunya melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang kini diarahkan sebagai strategi efektif mengentaskan kemiskinan serta menjawab dampak gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang marak terjadi.
Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), sepanjang 2024 terdapat lebih dari 250 ribu kasus PHK. Sementara itu, dalam kurun waktu Januari hingga Mei 2025, sebanyak 74.000 pekerja kembali kehilangan pekerjaan. Kondisi ini menciptakan potensi kantong-kantong kemiskinan baru yang bila tidak segera ditangani akan memperburuk kondisi sosial masyarakat.
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, mengungkapkan bahwa MBG kini dioptimalkan sebagai program padat karya untuk menyerap tenaga kerja dari keluarga miskin. “Kita dorong kerja-kerja padat karya, khususnya pada program MBG. Satu orang miskin bisa dipekerjakan di dapur MBG untuk mengurus penyediaan makanan,” jelasnya.
Tak hanya menjadi tenaga dapur, masyarakat juga diberi ruang dalam rantai pasok pangan. Mereka dapat menjadi pemasok bahan makanan mentah, mengolah hingga mendistribusikannya. “Jadi bukan cuma soal konsumsi, tapi ini peluang ekonomi baru bagi mereka,” tambah Budiman.
Program MBG juga dipadukan dengan strategi investasi di kantong-kantong kawasan masyarakat ekonomi lemah. Melalui kerja sama dengan investor dan entitas pemerintah seperti Danantara, investasi di sembilan sektor strategis mulai dari pangan, energi terbarukan, hingga digital didorong masuk ke wilayah miskin.
Contoh konkret dari strategi ini tengah dijajaki di kawasan Indonesia Timur, khususnya Sulawesi. Sekitar 1.500 petani rumput laut yang sebelumnya berhenti produksi akibat kerugian, akan kembali diberdayakan. “Kami bawa investasi ke sana untuk membangun hilirisasi rumput laut. Petani dan keluarganya bisa kembali bekerja, dari produksi hingga pemasaran,” ujar Budiman.
Program MBG telah terbukti memberikan dampak ekonomi nyata. Sejumlah anggota DPR RI, seperti Tutik Kusuma Wardhani, memberikan kesaksian dan menyoroti bagaimana MBG menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan UMKM, petani, nelayan, dan peternak. Bahkan diperkirakan lebih dari 1,5 juta lapangan kerja akan tercipta melalui aktivasi 30 ribu dapur umum atau SPPG di seluruh Indonesia.
Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional, Ade Tias Maulana, menegaskan bahwa MBG merupakan integrasi antara pemenuhan gizi dan pemerataan ekonomi. “Program ini menjawab dua hal sekaligus: memastikan gizi anak terpenuhi dan membuka peluang kerja produktif,” katanya.
Dengan arah kebijakan yang holistik dan tepat sasaran, MBG bukan hanya program pemenuhan gizi semata. Ia menjadi tumpuan baru dalam membangun ekonomi rakyat yang berkelanjutan, inklusif, dan mampu menghadapi tantangan krisis ketenagakerjaan
Leave a Reply