Oleh Widya Sistiana )*
Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,28 triliun untuk menjalankan program pembukaan rekening bank gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program bertajuk Satu Orang Satu Rekening ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi akhir 2026 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 25,16 juta penduduk berusia 17 tahun ke atas yang belum mempunyai rekening bank. Selain memperluas akses layanan keuangan, program ini diharapkan mampu mempercepat penyaluran bantuan sosial agar lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran.
Program tersebut menyasar masyarakat kelompok desil 1 hingga desil 4. Pemerintah tidak hanya memberikan fasilitas pembukaan rekening tanpa biaya, tetapi juga menyediakan saldo awal sebesar Rp50.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemberian saldo awal ini diharapkan dapat mendorong masyarakat memanfaatkan rekening yang telah dibuka sekaligus memperkenalkan layanan perbankan kepada kelompok yang selama ini belum tersentuh sistem keuangan formal.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa program rekening gratis masih dalam tahap pematangan dan ditargetkan mulai direalisasikan dalam dua bulan mendatang. Airlangga menjelaskan, pemerintah sedang mempersiapkan berbagai kebutuhan teknis agar pelaksanaannya berjalan sesuai rencana. Menurutnya, program tersebut masih dimatangkan sebelum direalisasikan dalam waktu dua bulan ke depan.
Penentuan penerima manfaat dilakukan berdasarkan pengelompokan kesejahteraan masyarakat atau desil. Desil 1 terdiri atas 10 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan terbawah secara nasional. Sementara itu, desil 4 berada pada kelompok 31 hingga 40 persen masyarakat dengan kondisi ekonomi terbawah.
Pemutusan hubungan kerja (PHK), meningkatnya kebutuhan rumah tangga, maupun persoalan kesehatan dapat membuat kondisi ekonomi mereka memburuk. Karena itu, pemberian akses rekening perbankan menjadi langkah penting untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan.
Lebih dari sekadar meningkatkan jumlah pemilik rekening, program Satu Orang Satu Rekening juga berpotensi memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial. Kepemilikan rekening atas nama penerima dapat membantu pemerintah menyalurkan bantuan secara langsung, mengurangi hambatan administrasi, serta meminimalkan risiko kesalahan distribusi. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, proses pengawasan juga diharapkan semakin mudah sehingga bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria.
Dukungan terhadap program tersebut turut disampaikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa sekitar 25 juta penduduk berusia di atas 17 tahun masih belum mempunyai rekening bank. Angka tersebut menunjukkan bahwa pemerataan akses perbankan masih menjadi pekerjaan penting bagi pemerintah. Anggito menegaskan bahwa LPS mendukung pelaksanaan program Satu Orang Satu Rekening melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, terutama dalam penyelarasan data serta penentuan kriteria calon penerima manfaat.
Dari sisi administrasi kependudukan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa tim teknis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) telah disiapkan untuk mendukung proses rekonsiliasi data. Keterlibatan Dukcapil diperlukan untuk memastikan kesesuaian identitas calon penerima, menghindari data ganda, serta meminimalkan kesalahan dalam proses pembukaan rekening.
Selain rekening gratis, pemerintah juga menyiapkan berbagai stimulus ekonomi untuk mempertahankan daya beli masyarakat menjelang akhir tahun. Salah satunya berupa bantuan pangan beras sebanyak 10 kilogram bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga menyediakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp900.000 untuk 13,3 juta pekerja dengan penghasilan maksimal Rp3,5 juta atau berada di bawah upah minimum provinsi. Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa bantuan tersebut ditujukan untuk membantu pekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menjaga konsumsi rumah tangga.
Stimulus lainnya diberikan melalui sektor transportasi menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Pemerintah menyiapkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik. Kebijakan tersebut berlaku mulai 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027 dengan target penerima manfaat sekitar 3,75 juta penumpang. Airlangga menyampaikan bahwa insentif tersebut diharapkan dapat meringankan biaya perjalanan masyarakat sekaligus mendukung mobilitas selama periode liburan.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong berbagai program untuk memperkuat perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui bantuan pangan, dukungan bagi pekerja, stimulus ekonomi, serta kebijakan yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat. Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadapi tantangan ekonomi sekaligus mempertahankan aktivitas konsumsi nasional. Program rekening gratis diharapkan dapat melengkapi kebijakan tersebut dengan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Keberhasilan program Satu Orang Satu Rekening tidak hanya ditentukan oleh jumlah rekening yang berhasil dibuka, tetapi juga oleh manfaat nyata yang diterima masyarakat. Pemerintah akan memastikan data penerima akurat, proses pembukaan rekening mudah, serta tidak ada biaya tambahan yang memberatkan masyarakat. Koordinasi antara kementerian, Dukcapil, LPS, dan perbankan juga harus berjalan optimal. Dengan pelaksanaan yang transparan dan pengawasan yang kuat, rekening gratis dapat menjadi langkah strategis untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial, memperluas inklusi keuangan, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.
)* pengamat kebijakan publik
