November 19, 2026
6add92f3686c9-300x200

Oleh: Bagas Nurahman)*

Keberlanjutan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu fondasi utama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mempertahankan keseimbangan ekosistem Indonesia. Upaya perlindungan hutan membutuhkan langkah yang konsisten dan berkesinambungan, mulai dari pencegahan, deteksi dini, kesiapsiagaan, penanganan kebakaran, hingga pemulihan kawasan terdampak. Melalui pendekatan tersebut, pengendalian karhutla tidak hanya diarahkan untuk mengatasi kebakaran yang terjadi, tetapi juga membangun ketahanan lingkungan agar risiko kebakaran dapat ditekan dalam jangka panjang.

Komitmen tersebut diperkuat Kementerian Kehutanan melalui partisipasi dalam High-Level Dialogue on Technology and Innovation for Integrated Fire Management and Wildfire Resilience pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31 UNFCCC) di Antalya, Türkiye. Forum yang diselenggarakan Presidensi COP31 Türkiye bersama Global Fire Management Hub dan Forest and Climate Leaders’ Partnership (FCLP) tersebut menjadi momentum peluncuran Antalya Action Plan on Integrated Fire Management and Wildfire Resilience. Inisiatif internasional ini mendorong penguatan pengelolaan kebakaran secara terpadu melalui pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan, serta pemulihan ekosistem.

Dalam forum tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Dr. Ir. Mahfudz, M.P., mengatakan bahwa Indonesia terus mengembangkan sistem pengendalian karhutla dengan mengintegrasikan teknologi, kesiapsiagaan petugas, dan partisipasi masyarakat. Salah satu instrumen yang digunakan adalah SiPongi+, yaitu sistem pemantauan berbasis satelit dan peringatan dini untuk mendukung identifikasi potensi kebakaran. Pemanfaatan teknologi tersebut memperkuat kemampuan pemerintah dalam melakukan deteksi lebih awal, menentukan langkah pencegahan, serta mempercepat respons terhadap potensi kebakaran di berbagai wilayah.

Keberlanjutan pengendalian karhutla juga ditopang oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas operasional di lapangan. Indonesia didukung sekitar 2.500 personel khusus Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang bertugas dalam sistem pengendalian karhutla di 38 provinsi. Kekuatan tersebut diperkuat lebih dari 14.000 anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) yang berperan dalam patroli, deteksi dini, pencegahan, dan penanganan awal kebakaran. Sinergi antara petugas dan masyarakat menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan pengawasan lingkungan, terutama di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran.

Keterlibatan masyarakat memiliki peran strategis dalam memastikan perlindungan hutan berlangsung secara konsisten. Melalui MPA, pemerintah mendorong peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengenali potensi kebakaran, melakukan pengawasan lingkungan, serta menerapkan tindakan pencegahan sejak dini. Partisipasi tersebut membangun kesadaran bahwa menjaga kelestarian hutan merupakan tanggung jawab bersama. Dengan keterlibatan masyarakat di tingkat tapak, upaya pengendalian karhutla dapat berlangsung lebih dekat dengan kondisi wilayah dan kebutuhan lingkungan setempat.

Selain pencegahan dan pemadaman, keberlanjutan perlindungan lingkungan juga ditentukan oleh pemulihan ekosistem. Indonesia memperkuat pengelolaan lahan gambut melalui pembasahan kembali atau peatland rewetting, restorasi ekosistem, serta pengelolaan gambut dan mangrove secara berkelanjutan. Langkah ini bertujuan menjaga kondisi ekologis kawasan, mengurangi kerentanan lahan terhadap kebakaran, dan memulihkan fungsi lingkungan. Pengelolaan tersebut menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang karena perlindungan hutan tidak cukup hanya dilakukan ketika kebakaran terjadi, tetapi harus disertai upaya menjaga kondisi ekosistem agar tetap mampu menjalankan fungsi alaminya.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan, Wening Sri Wulandari, mengatakan bahwa sepanjang 2026, Pusbang MABHK telah menghasilkan sejumlah capaian konkret melalui pengembangan model pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, mitigasi kekeringan dan iklim, serta pemulihan ekosistem dan penanganan bencana hidrologis.

Pusbang MABHK juga telah memfasilitasi penerapan model penilaian kerawanan kekeringan, prosedur pemadaman langsung pada tanah mineral, serta pedoman rehabilitasi lahan gambut bekas terbakar. Penerapan berbagai model tersebut di lapangan menjadi langkah konkret untuk memastikan hasil pengembangan mitigasi dapat memberikan manfaat langsung bagi pengelolaan kawasan hutan. Selain itu, pengembangan platform digital SIMITI diarahkan untuk mempercepat respons dan penyebarluasan informasi sehingga proses mitigasi dan adaptasi dapat dilaksanakan secara lebih terkoordinasi.

Keberhasilan pengendalian karhutla secara berkelanjutan juga membutuhkan sinergi antarpemangku kepentingan. Komunikasi hasil kerja sepanjang 2026 menjadi sarana untuk memperluas jejaring, mendorong implementasi teknis, serta mengidentifikasi kebutuhan pengembangan mitigasi dan adaptasi bencana hidrometeorologi kehutanan. Kolaborasi tersebut memungkinkan setiap program disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan di tingkat tapak, sehingga perlindungan lingkungan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan berkesinambungan.

Pada tingkat internasional, peluncuran Antalya Action Plan memperkuat peluang kerja sama dalam pengembangan teknologi, pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas, dan akses terhadap sumber daya pengendalian kebakaran. Pemanfaatan kecerdasan buatan, penginderaan jauh, pemantauan satelit, serta sistem prakiraan risiko kebakaran menjadi bagian dari inovasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan. Pengalaman Indonesia dalam mengintegrasikan teknologi, Manggala Agni, MPA, dan restorasi ekosistem dapat menjadi kontribusi penting dalam memperkuat ketahanan lingkungan global.

Keberlanjutan pengendalian karhutla perlu ditempatkan sebagai agenda perlindungan lingkungan yang dilaksanakan secara konsisten dan terintegrasi. Penguatan pencegahan, kesiapsiagaan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, pemberdayaan masyarakat, serta pemulihan ekosistem merupakan satu kesatuan strategi untuk menjaga kelestarian hutan. Melalui sinergi dan komitmen seluruh pihak, Kementerian Kehutanan terus mendorong pengendalian karhutla yang tidak hanya berorientasi pada penanganan kebakaran, tetapi juga memastikan keberlangsungan fungsi ekologis hutan, keselamatan masyarakat, dan kelestarian sumber daya alam bagi generasi mendatang.

)* Penulis adalah Mahasiswa tinggal di Jakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *