Jakarta – Pemerintah menyepakati rencana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu yang dijadwalkan mulai 1 Januari 2027. Kebijakan ini berlaku bagi pegawai dari berbagai bidang pekerjaan, tidak terbatas pada tenaga pendidik, tetapi juga mencakup dosen, tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga teknis, hingga petugas pelayanan publik lainnya. Keputusan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian status pekerjaan bagi tenaga non-ASN yang selama ini berkontribusi dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa keputusan tersebut ditetapkan setelah pemerintah melakukan perhitungan dan mempertimbangkan berbagai kebutuhan di lapangan. Menurutnya, perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu merupakan kebijakan yang mencakup beragam profesi.
Setelah melalui beberapa kali penghitungan dan pembahasan, pemerintah akhirnya menyepakati pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kebijakan ini berlaku untuk berbagai jenis profesi, kata Prasetyo Hadi.
Selain rencana pengangkatan tersebut, pemerintah juga menyetujui perpanjangan kontrak bagi PPPK paruh waktu yang masa perjanjian kerjanya berakhir pada Desember 2026. Kebijakan ini diperkirakan memberikan kepastian kepada 172.323 pegawai di seluruh Indonesia, termasuk sekitar 2.482 pegawai yang bekerja di lingkungan Kementerian Agama.
Lebih lanjut, Prasetyo menyampaikan bahwa PPPK yang telah diangkat menjadi pegawai penuh waktu tetap memperoleh kesempatan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027. Pemerintah bahkan mempertimbangkan ketentuan khusus bagi peserta yang terkendala persyaratan usia agar kebutuhan tenaga aparatur tetap dapat diperhatikan.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti sebelumnya mengungkapkan bahwa sebanyak 242.482 guru PPPK paruh waktu direncanakan beralih menjadi PPPK penuh waktu melalui mekanisme otomatis tanpa seleksi. Status mereka juga direncanakan menjadi pegawai pemerintah pusat.
Seluruh kebijakan tersebut dijadwalkan berjalan bertahap mulai 1 Januari 2027. Pemerintah juga akan menyesuaikan rekrutmen CPNS dengan kebutuhan aparatur dan pegawai yang memasuki masa pensiun. Diharapkan, kebijakan ini mampu memberikan kepastian karier bagi tenaga non-ASN sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di Indonesia.
