Jakarta – Pemerintah menyiapkan digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos Digital) untuk mencegah kesalahan penyaluran bantuan sosial (bansos), meningkatkan transparansi, dan memastikan bantuan diterima masyarakat yang berhak. Sistem ini memanfaatkan teknologi digital serta integrasi data lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat verifikasi dan akurasi penerima bantuan.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa Perlinsos Digital direncanakan diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026.
“Tadi ada kita laporkan mengenai perlinsos yang akan di-roll out atau di-launching oleh Presiden pada tanggal 10 November karena perlinsos ini akan memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia yang berhak untuk mendapatkan bantuan sosial,” ujar Luhut.
Anggota DEN Mochamad Firman Hidayat menjelaskan bahwa uji coba sistem tersebut telah menjangkau 514 kabupaten/kota di Indonesia. Hingga 20 Oktober 2026, sebanyak 11,5 juta kepala keluarga (KK) terdaftar dengan dukungan sekitar 775 ribu agen perlinsos.
“Per hari ini sudah ada 11,5 juta KK yang terdaftar dalam digitalisasi perlinsos ini,” ucap Firman.
Hasil studi uji coba di Provinsi Bali menunjukkan bahwa penerapan Perlinsos Digital mampu menurunkan exclusion error, yaitu masyarakat yang memenuhi kriteria tetapi tidak menerima bantuan, sebesar 24,1 persen. Sementara itu, inclusion error, yakni penerima yang tidak memenuhi kriteria, turun sebesar 4,1 persen.
“Artinya digitalisasi perlinsos ini mampu membuat proses bansos lebih transparan dan juga lebih tepat sasaran,” lanjutnya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan, registrasi ulang dilakukan untuk memutakhirkan dan memverifikasi data penerima melalui kecerdasan buatan, pengenalan wajah, serta Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Dengan adanya registrasi ulang ini, kita akan mendapatkan data valid penerima bansos. Kita lebih mengetahui profil penerima bansos dibanding sebelum-sebelumnya,” kata Gus Ipul.
Masyarakat dapat mendaftar, mengajukan calon penerima, serta memperbaiki data melalui portal https://perlinsos.kemensos.go.id/. Kemensos juga mendorong Agen Perlinsos membantu warga yang mengalami kesulitan mengakses layanan digital.
“Dulu data tertutup, sekarang sesuai arahan Bapak Presiden data dibuka. Ada diskusi, perdebatan, ada usul dan menyanggah,” kata Gus Ipul.
Pemerintah menargetkan penyaluran bansos melalui Perlinsos Digital dimulai pada awal 2027. Sistem ini diharapkan mempercepat administrasi, memperluas akses pendaftaran, dan meminimalkan kesalahan penetapan penerima bantuan.
