Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana Santoso

Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progres signifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidak lagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah juga mencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintas kementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebih berkualitas dan berdaya saing.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasi pembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetap sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapat diatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusat hingga daerah.

Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaian fisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsung digunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasi telah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuah capaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional.

Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwa Kantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terus melakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif dan ditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.

Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasuk pembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergi lintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh dan memastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.

Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progres pembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipun pemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masih rendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidak terganggu.

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerah dengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahtera tetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasi jangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga tanpa terkecuali.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahan program Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di mana Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa penambahan ini berada di luar tahapan yang telah direncanakan sebelumnya dan dilakukan sebagai langkah strategis untuk memperluas jangkauan pendidikan dalam waktu yang relatif singkat, termasuk dengan memanfaatkan aset kementerian dan lembaga yang sudah tersedia.

Salah satu lokasi yang tengah disiapkan berada di fasilitas milik Kementerian Perhubungan di Kabupaten Bogor, yang sebelumnya digunakan untuk pelatihan dan kini dioptimalkan menjadi sekolah berasrama, sementara lokasi tambahan lainnya juga disiapkan di kawasan Tagana Centre Kementerian Sosial di Hambalang yang ditargetkan mampu menampung sekitar 100 siswa jenjang SD dan SMP, sehingga program ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah tetap memastikan kelayakan infrastruktur melalui penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga setiap lokasi yang digunakan telah memenuhi standar dasar dan hanya memerlukan perbaikan ringan untuk dapat segera difungsikan sebagai fasilitas pendidikan, dengan prioritas pada penyediaan ruang kelas, asrama, dan ruang makan agar kegiatan belajar mengajar dapat segera dimulai.

Selain aspek pembangunan fisik dan akses pendidikan, pemerintah juga memberikan perhatian pada perlindungan anak di lingkungan sekolah, di mana Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari praktik perundungan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu membangun karakter yang positif selama menempuh pendidikan.

Dengan berbagai langkah strategis yang telah dilakukan, pemerintah menunjukkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat bukan hanya soal menghadirkan gedung sekolah, tetapi juga tentang membangun ekosistem pendidikan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan, sehingga seluruh anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik, dan oleh karena itu diperlukan dukungan serta partisipasi semua pihak agar program ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat serta menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan kualitas pendidikan nasional yang lebih merata dan berkeadilan.

*) Peneliti Pendidikan dan Perkembangan Anak