Oleh: Yopi Nawipa*
Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Tanah Papua. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui Program Nasional Tiga Juta Rumah. Papua menjadi bagian penting dari program strategis ini, dengan rencana pembangunan dan rehabilitasi 14.882 unit rumah layak huni yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Papua kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Langkah ini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan sebuah upaya komprehensif untuk membangun kesejahteraan masyarakat Papua secara berkelanjutan. Gubernur Papua, Mathius Fakhiri, menegaskan bahwa program ini sejalan dengan visi pembangunan Papua Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni (CERAH). Pembangunan rumah layak huni dinilai sebagai salah satu pilar penting dalam mengentaskan kemiskinan, memperluas akses terhadap tempat tinggal yang aman, serta memperkuat sendi-sendi sosial masyarakat di berbagai wilayah Papua.
Rencana pembangunan 14.882 unit rumah tersebut akan tersebar di sembilan kabupaten dan kota di Papua, meliputi Kota Jayapura sebanyak 3.512 unit, Kabupaten Keerom 2.504 unit, Kabupaten Kepulauan Yapen 1.201 unit, Kabupaten Jayapura 2.671 unit, Kabupaten Supiori 1.046 unit, Kabupaten Waropen 471 unit, Kabupaten Sarmi 335 unit, Kabupaten Mamberamo Raya 293 unit, dan Kabupaten Biak Numfor 2.849 unit. Penyebaran ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak terpusat di perkotaan saja, melainkan menyentuh daerah-daerah pelosok yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar.
Pemerintah Provinsi Papua memandang pembangunan rumah layak huni sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain memberikan tempat tinggal yang aman dan sehat, program ini juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi baru di sekitar kawasan hunian. Lingkungan yang tertata dan layak dapat memicu tumbuhnya usaha kecil, perdagangan lokal, serta kegiatan produktif lainnya yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa Papua memiliki posisi strategis dalam implementasi Program Strategis Nasional Tiga Juta Rumah yang menjadi terobosan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pembangunan perumahan rakyat bukan hanya urusan fisik, tetapi juga bagian dari strategi pemerataan kesejahteraan nasional. Ia menekankan pentingnya kerja sama erat antara pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Papua.
Koordinasi yang baik antara kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait menjadi kunci keberhasilan program ini. Pemerintah pusat akan melakukan sinkronisasi data bersama Pemerintah Provinsi Papua dan Badan Pusat Statistik (BPS) agar bantuan perumahan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Ketepatan sasaran menjadi penting, mengingat banyak masyarakat Papua berpenghasilan rendah yang selama ini hidup di rumah tidak layak huni atau bahkan belum memiliki tempat tinggal tetap.
Selain membangun rumah, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada keberlanjutan kawasan perumahan. Maruarar Sirait menekankan bahwa setiap kawasan yang telah dibangun harus memiliki prospek jangka panjang agar tidak kembali menjadi lingkungan kumuh. Oleh karena itu, setiap wilayah yang mendapat program pembangunan rumah akan dirancang agar memiliki potensi ekonomi baru, seperti pengembangan kawasan wisata lokal, pusat kegiatan ekonomi kreatif, atau fasilitas sosial yang dapat meningkatkan interaksi dan produktivitas warga.
Penyesuaian desain rumah dengan kondisi geografis dan sosial masyarakat Papua juga menjadi prioritas penting. Papua memiliki keragaman budaya serta kondisi alam yang khas, mulai dari daerah pesisir hingga pegunungan. Pemerintah memastikan bahwa desain dan model rumah yang dibangun akan menyesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik lokal, agar hunian tidak hanya layak secara teknis, tetapi juga relevan dengan gaya hidup dan nilai-nilai masyarakat setempat.
Program pembangunan rumah layak huni di Papua ini juga diharapkan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. Proses pembangunan yang melibatkan tenaga kerja daerah akan menumbuhkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kemandirian warga. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia yang selama ini masih tertinggal dibanding kawasan lain.
Gubernur Papua Mathius Fakhiri menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan dasar masyarakat Papua. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memperkuat kesejahteraan rakyat di Papua. Dengan dukungan penuh dari Kementerian PKP, program tiga juta rumah diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan sosial dan ekonomi, sekaligus mempercepat transformasi Papua menuju masa depan yang lebih sejahtera dan mandiri.
Lebih dari sekadar membangun rumah, inisiatif ini mencerminkan tekad kuat pemerintah untuk menjadikan Papua sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dengan pendekatan yang inklusif, berkeadilan, dan berbasis kebutuhan masyarakat, program tiga juta rumah diharapkan mampu menumbuhkan optimisme baru bagi rakyat Papua. Hunian yang layak bukan hanya tempat berteduh, tetapi juga fondasi bagi terbentuknya masyarakat yang produktif, berdaya saing, dan sejahtera.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pembangunan perumahan rakyat di Papua akan menjadi simbol nyata dari semangat pemerataan pembangunan Indonesia. Dari Jayapura hingga Biak, dari pesisir hingga pedalaman, program ini diharapkan menjadi bukti bahwa negara hadir untuk seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Papua tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berkeadilan sosial bagi seluruh warganya.
*Penulis merupakan Peneliti Sosial dan Ekonomi Masyarakat Adat Papua
Leave a Reply