Oleh : Sandralina Magenta )*
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, oleh pemerintah menandai sebuah momentum penting dalam perjalanan sejarah bangsa. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi Soeharto dalam membangun pondasi pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, serta arah pembangunan jangka panjang masih diakui dan dirasakan secara luas oleh masyarakat. Respons positif dari berbagai tokoh politik, masyarakat adat, hingga organisasi kepemudaan memperlihatkan bahwa rekam jejak Soeharto dianggap sebagai bagian penting dari sejarah pembangunan Indonesia modern.
Keputusan pemerintah itu juga diterima dengan sambutan hangat dari Partai Golkar. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, memberikan apresiasi atas penganugerahan tersebut. Dalam konteks penulisan pasif, pernyataannya dapat dirumuskan bahwa apresiasi tinggi disampaikan oleh M. Sarmuji terhadap keputusan negara yang dianggap sebagai bentuk pengakuan atas jasa besar Soeharto dalam menciptakan stabilitas dan pembangunan nasional. Dengan demikian, gelar tersebut dipandang bukan sekadar penghormatan simbolik, tetapi sebuah validasi negara terhadap warisan pembangunan yang masih dirasakan dampaknya hingga kini.
Dukungan publik terhadap penganugerahan tersebut juga tercermin dalam hasil survei KedaiKOPI. Pengamat politik Hendri Satrio (Hensat) menyampaikan data tersebut kepada media. Jika dituliskan dalam bentuk pasif, dapat dikatakan bahwa hasil survei KedaiKOPI dijelaskan oleh Hendri Satrio, yang menunjukkan bahwa 80,7 persen responden menyatakan persetujuan terhadap penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, sementara hanya 15,7 persen yang menolak dan 3,6 persen tidak memberikan pendapat. Temuan ini menguatkan legitimasi publik dan memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat masih menilai kontribusi Soeharto sebagai sesuatu yang layak diapresiasi oleh negara.
Dukungan juga datang dari masyarakat adat. Pelaksana Tugas Ketua Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Selatan, Mandan, sebelumnya memberikan dukungan secara terbuka. Dalam bentuk pasif, dukungan penuh terhadap penganugerahan tersebut ditegaskan oleh Mandan, yang menilai bahwa Soeharto telah memberikan peran besar bagi pembangunan daerah dan pembinaan masyarakat adat. Respons dari masyarakat adat memperlihatkan bahwa penghargaan terhadap Soeharto tidak hanya datang dari elite nasional, tetapi juga dari komunitas lokal yang merasakan langsung kebijakan pembangunan pada masa pemerintahannya.
Penganugerahan gelar yang diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kepada perwakilan keluarga Soeharto menjadi peristiwa simbolis yang menghubungkan kontinuitas kepemimpinan nasional. Dukungan dari beragam kalangan pun makin memperkuat kesan bahwa Soeharto tetap ditempatkan sebagai tokoh penting dalam perjalanan politik dan pembangunan Indonesia.
Di tingkat daerah, apresiasi juga disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Achmad Riduan Syah. Namun dalam bentuk kalimat pasif, apresiasi tersebut dinyatakan oleh Riduan sebagai bentuk kebanggaan masyarakat Tapin atas pengakuan negara terhadap jasa Soeharto. Penghormatan Riduan bersifat personal sekaligus historis, mengingat bahwa sosok Soeharto memberikan kesan mendalam sejak ia kecil. Ketika menceritakan bahwa salah satu anggota keluarganya diberi nama yang mirip dengan anak Soeharto, narasi tersebut dalam bentuk pasif dapat dituangkan sebagai kisah keluarga Riduan yang disebut sebagai bentuk kekaguman terhadap figur Soeharto pada masa itu.
Ketika menanggapi adanya perbedaan pendapat mengenai gelar tersebut, Riduan menyampaikan bahwa hal itu merupakan dinamika biasa dalam demokrasi. Dalam bentuk pasif, pandangan tersebut diungkapkan oleh Riduan sebagai pengakuan bahwa keberagaman opini adalah bagian dari kehidupan demokrasi. Ia juga menambahkan bahwa dirinya telah mengalami masa kepemimpinan Soeharto dan kebanggaan terhadapnya tetap dirasakan.
Terkait kemungkinan pengabadian nama Soeharto dalam fasilitas publik, kewenangan tersebut disebut oleh Riduan berada pada pemerintah daerah, dan ia menggarisbawahi bahwa hubungan historis antara Golkar dan Soeharto juga menjadi bagian dari konteks itu. Selain itu, komitmen untuk melestarikan sejarah tokoh lokal di Tapin disampaikan oleh Riduan sebagai upaya agar narasi sejarah daerah tidak hilang dari ingatan generasi mendatang. Ia juga berharap pemerintah pusat dapat menggali lebih dalam rekam jejak tokoh-tokoh daerah di Kalimantan Selatan yang berpotensi menjadi pahlawan.
Apresiasi serupa juga datang dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Lampung. Ketua DPD KNPI Lampung, Iqbal Ardiansyah, menilai penganugerahan gelar kepada Soeharto sebagai keputusan yang tepat. Namun dalam bentuk pasif, penilaian tersebut ditegaskan oleh Iqbal bahwa Soeharto layak memperoleh gelar karena berbagai kontribusinya dalam pembangunan nasional dan stabilitas ekonomi. Dalam pernyataannya, Iqbal menekankan bahwa sosok Soeharto identik dengan pemerintahan kuat dan inflasi rendah narasi tersebut dalam bentuk pasif dapat disampaikan sebagai citra kepemimpinan Soeharto yang digambarkan oleh Iqbal sebagai stabil dan efektif dalam menjaga perekonomian.
Ia juga menyatakan bahwa sejarah harus dijadikan pelajaran bagi generasi muda. Dalam penulisan pasif, seruan tersebut disampaikan oleh Iqbal sebagai ajakan agar pemuda meneladani tokoh bangsa untuk memperkuat identitas nasional dan karakter kebangsaan. Selain mengapresiasi pemerintah, Iqbal juga menyampaikan penghargaannya terhadap rapat konsolidasi KNPI secara nasional. Dalam bentuk pasif, apresiasi tersebut diarahkan oleh Iqbal kepada Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama yang dinilai berhasil menyatukan semangat organisasi kepemudaan di tingkat nasional.
Berbagai rekomendasi strategis KNPI turut dijelaskan oleh Iqbal. Dalam bentuk pasif, rekomendasi tersebut diungkapkan sebagai upaya pemuda mendukung visi besar pemberantasan kartel sumber daya alam, program makan bergizi gratis, serta penguatan kemandirian nasional. Ia juga menegaskan pentingnya negara melindungi pemuda dari intervensi politik praktis—dalam bentuk pasif, penegasan tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen pemuda menjaga integritas gerakan nasional.
Melalui rangkaian apresiasi ini, terlihat bahwa pengakuan terhadap Soeharto tidak hanya didasarkan pada nostalgia sejarah, tetapi juga pada penilaian objektif terhadap kontribusi besar dalam pembangunan Indonesia. Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto pun dipandang bukan hanya sebagai penghormatan terhadap masa lalu, namun juga sebagai pengingat bahwa pembangunan Indonesia merupakan hasil kerja kolektif dari berbagai tokoh bangsa. Dukungan yang datang dari elite politik, organisasi pemuda, masyarakat adat, serta publik menunjukkan bahwa peran Soeharto masih dianggap relevan dalam perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih maju dan berdaulat.
)* Penulis merupakan Pengamat Sejarah
Leave a Reply