Seruan Aksi Untuk Mendesak KPK Segera Periksa Airlangga Hartarto Terkait Kasus Prakerja dan PLTU Riau-1 - Indonesia Satu
Giat Sosial PRDB Cabang Labuhanbatu
19/06/2020
KAMPAK-SU Jakarta Akan Demo KPK dan Mabes Polri Mendesak Ambil Alih Kasus DBH dan PBB Labusel yang di duga kerugian negara mencapai 1,9 M
15/07/2020

Seruan Aksi Untuk Mendesak KPK Segera Periksa Airlangga Hartarto Terkait Kasus Prakerja dan PLTU Riau-1

Kartu Prakerja adalah sebuah kartu yang digalangkan dalam rangka program pelatihan dan pembinaan warga negara Indonesia yang belum memiliki keterampilan. Kartu tersebut dipromosikan oleh Joko Widodo pada masa kampanye Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019.

Selama wabah COVID-19 pemerintah melakukan perubahan terhadap kartu prakerja agar bisa menjadi bantuan bagi pekerja yang terkena PHK atau angkatan kerja yang baru lulus dari pendidikan. Anggaran dilipatgandakan menjadi Rp20 triliun untuk bisa memperluas cakupan bantuan.

Tetapi Kartu Prakerja tidak seindah apa yang di harapkan pemerintah untuk masyarakat di tengah pandemi. Banyak pihak menyoroti adanya potensi sarat kepentingan dalam pelatihan-pelatihan yang berada di platform digital mitra kartu prakerja. Seharusnya pemilihan platform digital untuk mitra kartu prakerja dilakukan lewat mekanisme pengadaan barang dan jasa agar jelas prosesnya.

Banyak Polemik di Ruangguru akhirnya mendorong CEO Adamas Belva Syah Devara mengundurkan diri dari jabatan Staf Khusus Presiden Joko Widodo. Tidak cuma mempersoalkan posisinya saat itu sebagai stafsus milenial, banyak kalangan mempertanyakan status Ruangguru yang merupakan perusahaan penaman modal asing (PMA) asal Singapura. Karena dianggap perusahaan asing Ruangguru dinilai tidak layak mengelola pelatihan Kartu Prakerja yang menyedot anggaran hingga Rp 20 triliun dari APBN tersebut. Dalam situasi pandemi Covid- 19 program semi-bantuan sosial Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 20 triliun dengan target peserta 5,6 juta orang. Komposisi nilai total insentif pasca-pelatihan yaitu sebesar Rp 2.400.000/orang dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp150.000/orang. Lebih besar dari nilai bantuan pelatihannya itu sendiri yaitu sebesar Rp1.000.000/orang.

Kerja sama dengan 8 (delapan) platform digital tidak melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ). Terdapat konflik kepentingan pada 5 (lima) dari 8 (delapan) Platform Digital dengan Lembaga Penyedia Pelatihan. Sebanyak 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia adalah milik Lembaga Penyedia Pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital.

Dari hasil kajian KPK menilai penetapan platform digital sebagai mitra kerja yang dilakukan oleh Komite Cipta Kerja pada 9 Maret 2020 sebelum manajemen Pelaksana dibentuk tidak sesuai dengan Pasal 35 dan Pasal 47 dalam Permenko Nomor 3 Tahun 2020 yang menyatakan kerja sama dengan Platform Digital dilaksanakan oleh Manajemen Pelaksana. Kami menilai bahwa adanya dugaan elit politik yang ikut korupsi dari hasil temuan KPK di kartu prakerja.

Menteri perekonomian Bapak Airlangga Hartarto adalah salah satu yang di duga kuat sebagai aktor korupsi di kartu prakerja ucap seorang aktivis mahasiswa M. Afan.

“Melihat adanya temuan KPK menunjukkan lima dari delapan perusahaan penyedia platform prakerja tersebut memiliki konflik kepentingan dengan lembaga penyedia pelatihan program itu seharusnya Bapak Airlangga Hartarto patuh d periksa karena diserahkan sepenuhnya ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jadi kami meminta kepada KPK segera periksa Menko.”Ucap M. Afan.

Kasus suap PLTU Riau-1 juga belum tuntas, dugaan kuat bahwa Bapak Airlangga Hartarto juga terlibat dalam kasus suap tersebut” Tambahnya.

KPK seharusnya memanggil dan periksa Menko Bapak Airlangga Hartarto karena juga di duga ikut kasus suap dugaan Pembangkit Listrik tenaga Uap (PLTU) Riau-1 yang melibatkan beliau. Jadi kmi mendesak KPK segera periksa menko.

Kami dari Forum Mahasiswa Penegak Hukum akan menggalar aksi pada hari Rabu,24 Juni 2020 untuk mendesak KPK segera panggil Bapak Airlangga Hartarto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *