Sambangi Kementerian ESDM, FORSEMESTA Desak Cabut IUP PT. Bososi Pratama - Indonesia Satu
MPK PB HMI: R. Saddam Al Jihad diberhentikan dari Ketum PB HMI
14/01/2019
Respiratori Saddam Al jihad bukan Ketua Umum PBHMI lagi melainkan Anggota Biasa
16/01/2019

Sambangi Kementerian ESDM, FORSEMESTA Desak Cabut IUP PT. Bososi Pratama

Jakarta – Puuluhan Masa Aksi yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Pemerhati Investasi Pertambangan (Forsemesta) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyambangi Kementerian ESDM RI, (16/1/2019). Organisasi yang terdiri dari PW Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Sultra, Lisuma Sultra dan DPW LIRA Sultra meminta Kementerian ESDM RI untuk Tidak Mengeluarkan Rekomendasi Izin Kuota Eksport dan Mencabut IUP PT. BOSOSI PRATAMA

Koordinator Presedium Forsemesta Sultra, Muhamad Ikram Pelesa mendesak Kementerian ESDM RI, untuk segera memberikan Sanksi kepada PT. Bososi Pratama atas sejumlah pelanggaran dalam aktivitasnya

“Kami meminta kepada Bapak Menteri ESDM, untuk segera memberikan sanksi pencabutan IUP PT. BOSOSI PRATAMA Atas Kejahatan Lingkungan dan Ilegal Mining. Sekaligus untuk tidak mengeluarkan rekomendasi kuota eksport perusahaan tersebut karena terindikasi melakukan penunggakan pajak miliaran rupiah kepada negara”, Ujarnya

Bambang Wijiatmoko, Kepala Subbagian Hubungan Kelembagaan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM RI saat menerima masa Aksi mengatakan bahwa pihaknya akan mempresure persoalan tersebut sampai tuntas

“Segera mungkin kami akan mengutus Inspektur Pertambangan untuk ke lokasi perusahaan tersebut. Jika terbukti ada Pelanggaran Lingkungan, sesuai kewenangan Kementerian ESDM maka kami berhak mencabut IUP PT. Bososi”, Ungkapnya

Selain itu ia juga menyampaikan bahwa akan melakukan verifikasi terhadap berkas permohon kuota eksport PT. Bososi Pratama, Jika perihal dugaan Penunggakan PT. Bososi Pratama terbukti, maka tidak ada ampun untuk perusahaan tersebut beraktivitas.

“Jangankan Izin kuota Eksport, untuk beraktifitaspun sudah akan kami hentikan”, Tutupnya

Selanjutnya FORSEMESTA Sultra akan melaporkan persoalan tersebut ke BAHARKAM MABES POLRI untuk ditindak lanjuti atas perambahan hutan lindung dan KPK RI Untuk Penggelapan pajak negara yang dilakukan oleh PT. BOSOSI PRATAMA

“Selanjutnya kami akan melaporkan persoalan ini ke BAHARKAM MABES POLRI untuk ditindak lanjuti atas perambahan hutan lindung, kemudian ke KPK RI Untuk Penggelapan pajak negara yang dilakukan oleh PT. BOSOSI PRATAMA”, Tutup Mantan Ketua IPPMIK Kendari ini

Untuk diketahui PT. BOSOSI PRATAMA adalah salah satu perusahaan tambang di Langgikima – Konawe Utara, Sulawesi Tenggara yang diberhentikan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara atas pelanggarannya, karena tidak memiliki KTT dan RKAB.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *