Oleh: Nadia Prameswari *)
Peringatan Sumpah Pemuda 2025 menjadi refleksi bahwa semangat kolaborasi dan kepedulian sosial yang dulu mempersatukan bangsa tetap relevan hingga kini. Pemerintah menegaskan bahwa peran pemuda tidak hanya penting dalam menjaga semangat kebangsaan, tetapi juga dalam memastikan kebijakan sosial berjalan efektif, transparan, dan berpihak pada rakyat. Melalui keterlibatan organisasi kepemudaan (OKP) dalam pengawasan dan pelaksanaan program bantuan sosial, negara berupaya membangun sistem sosial yang partisipatif dan berkeadilan.
Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi garda terdepan dalam inisiatif ini. Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menyampaikan bahwa penguatan pengawasan terhadap program prioritas nasional kini dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan OKP. Ia mengajak berbagai organisasi kepemudaan untuk ikut turun ke lapangan mengawal tiga agenda besar Presiden Prabowo Subianto, yaitu Digitalisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat (SR), dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran. Menurutnya, bangsa ini akan maju bila masyarakatnya mandiri, berdaya, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi.
Dalam pertemuan dengan sejumlah organisasi kepemudaan di Kantor Kemensos, Agus Jabo menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan pemuda harus menjadi kekuatan bersama untuk memastikan bahwa setiap kebijakan sosial benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan Gerakan Pemuda Islam (GPI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (Kammi), Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (Semmi), Pelajar Islam Indonesia (PII), dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND). Mereka menyampaikan pandangan, kritik, serta komitmen untuk turut mengawal kebijakan sosial pemerintah.
Agus Jabo menjelaskan bahwa DTSEN menjadi fondasi utama dalam memastikan bantuan sosial tersalurkan dengan tepat sasaran. Data yang valid menjadi kunci agar kebijakan sosial tidak lagi berbasis perkiraan, melainkan pada kebutuhan nyata masyarakat. Ia juga menegaskan pentingnya Sekolah Rakyat sebagai program pendidikan berbasis kebangsaan dan nilai-nilai sosial. Presiden, menurutnya, menginginkan agar Sekolah Rakyat menjadi instrumen untuk memutus rantai kemiskinan dengan membangun generasi berpendidikan dan berkarakter. Dalam penjelasannya, Agus menyinggung semangat perjuangan Pangeran Diponegoro yang berlandaskan nilai moral, kebangsaan, dan keberpihakan pada rakyat, sebagai inspirasi bagi program pendidikan tersebut.
Masukan dari para OKP menambah dimensi baru dalam pelaksanaan kebijakan sosial. GPI menilai Sekolah Rakyat sebagai proyek strategis masa depan yang harus dikawal bersama antara pemuda dan Kemensos. Kammi menekankan perlunya sinergi konkret antara program Koperasi Desa Merah Putih dan gerakan kepemudaan di daerah. Semmi mengingatkan agar perhatian terhadap kelompok rentan, termasuk lansia, tetap diperkuat melalui pendidikan berbasis komunitas seperti gagasan pesantren lansia. PII mendorong perluasan akses Sekolah Rakyat agar menjangkau pelajar di daerah tertinggal. Sementara LMND menegaskan pentingnya pengawasan sosial agar seluruh program pemerintah benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil dan bebas dari praktik birokrasi yang tidak adil.
Pertemuan tersebut memperlihatkan bahwa semangat Sumpah Pemuda kini hadir dalam bentuk kolaborasi nyata antara pemerintah dan generasi muda. Bansos bukan lagi sekadar instrumen ekonomi, tetapi juga sarana untuk memperkuat solidaritas sosial. Dengan keterlibatan aktif pemuda, pemerintah berharap proses penyaluran bantuan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Pemuda diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi penggerak di lapangan yang memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) tambahan untuk periode Oktober hingga Desember 2025 merupakan bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat kemandirian ekonomi keluarga. BLT sebesar Rp900.000 per keluarga penerima manfaat disalurkan kepada 35 juta penerima dari desil 1 hingga 4 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, melalui Himbara dan PT Pos Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa program ini bukan semata bantuan konsumtif, melainkan dorongan agar masyarakat, khususnya keluarga muda, dapat memanfaatkannya untuk kegiatan produktif seperti pelatihan keterampilan dan usaha mikro.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, juga menegaskan pentingnya pendampingan bagi penerima manfaat agar bantuan tunai dapat menjadi modal awal untuk mencapai kemandirian ekonomi. Menurutnya, perlindungan sosial tidak hanya soal distribusi bantuan, tetapi juga tentang membangun kapasitas masyarakat agar mampu keluar dari ketergantungan ekonomi.
Dengan pelibatan pemuda dalam pengawasan program sosial, pemerintah menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih terbuka dan partisipatif. Langkah ini sejalan dengan semangat Sumpah Pemuda, yaitu semangat persatuan, tanggung jawab, dan aksi nyata demi kemajuan bangsa. Pemuda kini menjadi bagian dari solusi, bukan hanya saksi. Pemuda hadir untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah berpihak kepada rakyat, dijalankan dengan transparan, dan membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan sosial.
Sumpah Pemuda 2025 menjadi momentum untuk memperlihatkan bahwa pemuda bukan hanya masa depan bangsa, tetapi juga penopang utama pembangunan sosial saat ini. Dengan sinergi antara pemerintah dan generasi muda, bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran, pendidikan semakin inklusif, dan masyarakat semakin berdaya. Semua itu menunjukkan bahwa kerja sama antara negara dan rakyat, terutama kaum muda, adalah jalan terbaik menuju kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh bangsa Indonesia.
*) Pengamat Pembangunan Sosial dan Aktivis Pemuda Nasional
Leave a Reply