Jakarta, Pemerintah terus memperkuat langkah-langkah konkret untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan global dan sinyal perlambatan domestik. Meskipun Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) memangkas proyeksi pertumbuhan Indonesia tahun 2025 dari 4,9% menjadi 4,7%, pemerintah optimistis mampu menjaga laju pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% melalui serangkaian program stimulus yang tepat sasaran.
Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani, mengungkapkan bahwa perlambatan ekonomi sudah mulai terasa sejak awal tahun 2025. Kuartal pertama biasanya dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi karena momentum Lebaran
“Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I tahun 2025 memang cukup mengkhawatirkan, yang hanya di kisaran 4,87%. Kalau kita bandingkan dengan kuartal I tahun 2024 sebesar 5,11%, jelas terjadi penurunan,” ujarnya.
Ajib juga menyoroti indikator lain yang menunjukkan pelemahan, yaitu PMI Manufaktur. Pada bulan April dan Mei, PMI tercatat masing-masing di angka 46,7 dan 47,4, yang menunjukkan kondisi kontraksi industri.
“Konstraksi PMI Manufaktur ini secara umum memberikan gambaran dan menjadi indikator penurunan daya beli masyarakat,” katanya.
Menurutnya, ada empat faktor utama yang menyebabkan pelemahan ekonomi. Pertama, penurunan kemampuan konsumsi masyarakat akibat gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan meningkatnya angka kemiskinan.
“PHK sejak awal tahun sudah menyentuh lebih dari 70.000 pada kuartal pertama, dan dengan standar World Bank, tahun 2024 kemiskinan mencapai 60,3%,” jelasnya.
Faktor kedua adalah rendahnya penerimaan pajak dan program efisiensi belanja pemerintah. Penghematan belanja negara berdampak negatif terhadap perekonomian.
“Penerimaan pajak kuartal I hanya 14,7% dari target, padahal idealnya adalah 20%,” lanjut Ajib.
Sementara faktor ketiga yakni yang berasal dari luar negeri. Contohnya adalah kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden AS, Donald Trump.
“Kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat di bawah Presiden Trump membuat permintaan barang, terutama dari Amerika, mengalami penurunan sejak April,” paparnya.
Sedangkan faktor keempat, menurut Ajib, adalah struktur investasi yang terlalu terkonsentrasi pada sektor padat modal.
“Dibandingkan tahun 2014, di mana tiap Rp 1 triliun investasi bisa menyerap 4.000 tenaga kerja, pada tahun 2024 hanya sekitar 1.000 tenaga kerja. Artinya, multiplier effect terhadap lapangan kerja kurang maksimal,” katanya.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah segera mengambil langkah konkret pada semester kedua 2025. Program stimulus ekonomi yang fokus dengan pola Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan efektif meningkatkan konsumsi masyarakat dan mendongkrak daya beli
“Pemerintah harus mendorong BLT dan meningkatkan belanja negara yang lebih tepat sasaran,” tegas Ajib.
Ia juga menekankan pentingnya prinsip spending better dalam pengelolaan belanja negara.
“Pemerintah harus fokus dengan pro job creation, ketahanan pangan, dan energi. Ini sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,” ujarnya.
Meski tantangan masih ada, Ajib tetap optimistis dan yakin bahwa pemerintah bisa menjaga pertumbuhan ekonomi 2025 di angka minimal 5%.
“Hal ini akan menjadi pondasi yang positif menjelang memasuki tahun 2026, di mana pemerintah sudah mempunyai proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih eskalatif di kisaran 5,2%–5,8%,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyatakan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 tetap di kisaran 5%.
“Stimulus Ekonomi Q2-2025 tersebut telah dibahas secara mendalam pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri yang dipimpin Menko Perekonomian dan dihadiri Menteri, Wamen dan Pimpinan/Perwakilan K/L terkait. Rakortas telah menyepakati bahwa semua program stimulus ekonomi tersebut akan segera diterapkan mulai tanggal 5 Juni 2025,” tutur Susiwijono.
Leave a Reply