Oleh : Dicky Prasetyo )*
Perekonomian nasional Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan serius, baik dari sisi domestik maupun global. Sinyal pelemahan ekonomi kian nyata dengan berbagai indikator yang menunjukkan kontraksi, mulai dari menurunnya pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal pertama 2025 hingga tekanan global akibat kebijakan proteksionis Amerika Serikat. Namun, di tengah tantangan tersebut, optimisme tetap terjaga. Pemerintah melalui berbagai instrumen stimulus dan belanja negara terus berupaya menjaga daya beli masyarakat, memperkuat sektor riil, dan memastikan roda ekonomi terus berputar.
Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dari 4,9% menjadi 4,7%. Ini menjadi sinyal penting yang harus dijawab dengan kebijakan fiskal yang adaptif dan responsif. Pemerintah Indonesia menanggapi tantangan tersebut dengan meluncurkan berbagai program stimulus, termasuk pemberian bantuan langsung tunai, diskon transportasi, hingga optimalisasi belanja negara untuk sektor-sektor strategis. Semua ini menjadi bagian dari upaya mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi agar tetap di kisaran lima persen, seperti yang ditargetkan.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melalui Analis Kebijakan Ekonominya, Ajib Hamdani, mengidentifikasi adanya pelemahan ekonomi yang cukup signifikan pada kuartal pertama 2025. Pertumbuhan ekonomi hanya tercatat 4,87%, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini menjadi bukti nyata bahwa konsumsi masyarakat yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia mengalami penurunan. Penyebabnya antara lain adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melonjak, peningkatan angka kemiskinan, rendahnya penerimaan pajak, efisiensi belanja pemerintah, serta konsentrasi investasi pada sektor padat modal yang minim serapan tenaga kerja.
Namun, tantangan ini tidak dihadapi dengan pesimisme. Pemerintah menjawab melalui berbagai intervensi strategis. Salah satu bentuk konkret adalah program stimulus ekonomi yang diluncurkan pada Juni hingga Juli 2025, berupa diskon transportasi untuk masyarakat selama masa libur sekolah. Program ini menyasar seluruh lapisan masyarakat melalui tiga moda transportasi utama, yakni kereta api, pesawat domestik, dan kapal laut, dengan total anggaran mencapai Rp 0,94 triliun. Diskon tiket kereta api sebesar 30% untuk 2,8 juta penumpang, insentif PPN ditanggung pemerintah sebesar 6% untuk 6 juta penumpang pesawat domestik, serta potongan harga 50% untuk angkutan laut, menjadi stimulus langsung yang mendongkrak mobilitas dan konsumsi.
Menurut Tenaga Ahli Kantor Komunikasi Presiden, Fithra Faisal Hastiadi, kebijakan diskon transportasi ini tidak sekadar meringankan beban masyarakat, tetapi juga menjadi pemantik strategis bagi konsumsi rumah tangga dan penguatan sektor ekonomi kreatif serta pariwisata. Dengan meningkatnya mobilitas selama liburan sekolah, potensi ekonomi daerah ikut terangkat, menciptakan efek berganda yang signifikan terhadap sektor informal dan lapangan kerja. Belanja masyarakat di sektor leisure seperti restoran, perhotelan, dan objek wisata lokal diharapkan mengalami peningkatan, menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Senada dengan hal tersebut, ekonom dari PermataBank, Josua Pardede, menilai bahwa stimulus berbasis konsumsi ini memiliki efek jangka pendek yang vital. Pemerintah secara cerdas membaca momentum liburan sekolah sebagai peluang strategis untuk mendorong perputaran uang di daerah. Meskipun tekanan eksternal mengintai, konsumsi rumah tangga domestik tetap menunjukkan ketahanan yang bisa dioptimalkan sebagai pengungkit pertumbuhan. Bahkan di tengah realokasi belanja pemerintah pusat, sektor perhotelan dan restoran tetap bisa dipertahankan aktivitasnya melalui sinergi belanja masyarakat yang difasilitasi program stimulus ini.
Tidak hanya dalam bentuk insentif langsung, kualitas belanja pemerintah juga menjadi perhatian utama. Ajib Hamdani dari Apindo mengingatkan pentingnya prinsip spending better dalam kebijakan fiskal pemerintah. Belanja negara harus diarahkan pada sektor-sektor prioritas seperti penciptaan lapangan kerja berkualitas, ketahanan pangan dan energi, serta pembangunan infrastruktur produktif. Belanja yang tidak tepat sasaran hanya akan menjadi beban fiskal tanpa memberi dampak nyata terhadap perekonomian. Oleh karena itu, perencanaan dan eksekusi anggaran harus terus disempurnakan agar efisiensi fiskal berjalan beriringan dengan efektivitas pembangunan ekonomi.
Ajib menegaskan bahwa belanja pemerintah yang produktif harus mendukung arah kebijakan besar Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, khususnya terkait peningkatan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Program-program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta stimulus kepada sektor padat karya dan UMKM harus dikedepankan agar efek pengganda fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi bisa tercapai secara optimal. Selain menjaga konsumsi masyarakat, pemerintah juga diharapkan mampu menjaga investasi publik tetap berjalan untuk menopang pertumbuhan jangka menengah.
Dengan berbagai kebijakan tersebut, ada keyakinan bahwa perekonomian Indonesia dapat tetap tumbuh pada level lima persen di tahun 2025. Ini menjadi pondasi penting untuk melangkah ke tahun 2026, di mana pemerintah menargetkan pertumbuhan lebih tinggi di kisaran 5,2%–5,8%. Untuk mencapai itu, kesinambungan antara stimulus fiskal, penguatan konsumsi domestik, serta efisiensi belanja negara menjadi kunci.
Pada akhirnya, di tengah dinamika global dan tantangan struktural dalam negeri, stimulus dan belanja pemerintah telah terbukti menjadi motor utama dalam menjaga ritme pertumbuhan ekonomi Indonesia. Langkah-langkah kebijakan yang proaktif, tepat sasaran, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menjadi penentu keberhasilan Indonesia dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi nasional.
)* Penulis adalah Pengamat Ekonomi
Leave a Reply