Oleh: Rinanti Salim )*
Pemerintah Indonesia melangkah lebih tegas dalam mewujudkan kemandirian pangan melalui strategi penguatan cadangan pangan nasional tahun 2025. Langkah ini tidak hanya menjadi kelanjutan dari kebijakan ketahanan pangan sebelumnya, tetapi juga mencerminkan tekad politik yang kuat untuk menghadirkan kedaulatan pangan dari hulu ke hilir. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, agenda besar ini bukan sekadar wacana, melainkan menjadi prioritas strategis yang menyentuh seluruh provinsi di tanah air secara merata.
Presiden Prabowo memandang bahwa swasembada pangan tidak cukup dicapai dalam skala nasional semata. Dalam pandangannya, setiap provinsi, bahkan setiap pulau, harus mampu berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangan warganya. Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, pendekatan desentralisasi dalam penguatan pangan menjadi sangat relevan. Pemerataan ketersediaan dan kemandirian pangan di seluruh wilayah, terutama kawasan timur Indonesia dan daerah terpencil, menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Pemerintah juga memaknai swasembada pangan sebagai pilar utama bagi keamanan negara. Pemenuhan pangan secara mandiri akan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global dan fluktuasi pasar internasional. Dalam konteks ini, sektor pertanian bukan sekadar sektor ekonomi, melainkan bagian dari infrastruktur pertahanan non-militer. Itulah sebabnya, pemerintah melibatkan berbagai institusi untuk bersama-sama memperkuat sistem pangan nasional.
Salah satu dukungan signifikan datang dari Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyampaikan komitmen Polri dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan melalui penyediaan alat pertanian modern. Dukungan tersebut diwujudkan dengan pendistribusian ratusan unit alat penguji kesuburan tanah, alat pemipil jagung, pengukur kadar air, dan alat pengering kepada kelompok tani dan koperasi di lima wilayah hukum Polda: Kalimantan Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Bengkulu. Komitmen ini tidak berhenti pada bantuan alat, melainkan diperluas melalui kerja sama strategis dengan penyuluh pertanian dan sektor swasta dalam rangka memberikan edukasi dan pendampingan teknis di seluruh tahap budidaya.
Keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan menjadi bukti bahwa pendekatan keamanan pangan bersifat holistik dan menyentuh seluruh lini pemerintahan. Ketika institusi negara bersinergi, potensi untuk membangun ketahanan pangan jangka panjang menjadi lebih kuat dan terarah. Kehadiran Polri di lapangan membantu mempercepat distribusi peralatan, pengawasan produksi, serta memberi jaminan stabilitas dalam pelaksanaan program.
Di sisi lain, Badan Pangan Nasional (NFA) menjadi tulang punggung dalam implementasi strategi teknis di sektor pangan. Kepala NFA Arief Prasetyo Adi memaparkan bahwa strategi tahun 2025 meliputi penyerapan hasil panen secara maksimal, pengeringan sesuai standar, serta distribusi dan penyimpanan yang efektif. Dengan memperkuat rantai pasok ini, pemerintah berharap dapat menjaga keseimbangan antara produksi dan konsumsi domestik secara berkelanjutan.
Upaya penyerapan hasil panen juga difokuskan untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan petani. Sepanjang tahun 2024, data Badan Pusat Statistik menunjukkan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) secara signifikan. Angka NTP yang berada pada rata-rata 119,62 memperlihatkan bahwa daya beli petani terhadap kebutuhan produksi dan konsumsi terus membaik. Peningkatan ini menjadi indikator bahwa kebijakan pemerintah memberikan dampak langsung terhadap pelaku utama sektor pertanian.
Tak hanya fokus pada beras sebagai komoditas utama, pemerintah juga memperluas strategi penguatan cadangan pangan ke sektor jagung dan kedelai. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung akan menjangkau peternak mandiri, dengan target distribusi sebesar 250 ribu ton. Di saat yang sama, SPHP kedelai akan menyasar pengrajin tahu dan tempe melalui alokasi 100 ribu ton. Langkah ini memperlihatkan keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMKM di sektor pangan olahan serta mendorong keberlangsungan ekonomi lokal.
Pemerintah juga memperkuat cadangan beras nasional yang kini mencapai dua juta ton, jumlah terbesar dalam sejarah pengelolaan pangan nasional. Dengan cadangan ini, negara memiliki kapasitas untuk melakukan intervensi pasar, menjaga stabilitas harga, dan mengantisipasi gangguan pasokan akibat faktor cuaca atau gejolak global. Selain itu, program bantuan pangan beras kepada 16 juta penerima manfaat akan berlangsung selama enam bulan, serta program SPHP beras dengan target 1,5 juta ton sepanjang tahun menjadi bagian dari desain intervensi yang menyeluruh.
Presiden Prabowo menyatakan bahwa perjuangan dalam bidang pangan akan menjadi fokus utama masa kepemimpinannya. Keberhasilan sektor ini tidak hanya akan menyejahterakan petani, tetapi juga menentukan posisi Indonesia di kancah internasional sebagai negara yang berdaulat secara ekonomi. Dengan dorongan politik yang kuat, sinergi antar lembaga, dan kebijakan berbasis data, Indonesia kini melangkah lebih percaya diri dalam membangun fondasi kemandirian pangan yang kokoh.
Tahun 2025 menjadi momentum penting dalam transformasi sistem pangan nasional. Kolaborasi semua pihak menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya persoalan sektor pertanian, melainkan misi nasional yang menggabungkan kekuatan politik, birokrasi, dan masyarakat. Dengan arah kebijakan yang jelas, program terukur, serta dukungan institusional yang kuat, strategi penguatan cadangan pangan tahun 2025 diyakini menjadi batu loncatan menuju Indonesia yang benar-benar berdaulat dalam hal pangan.
)* Penulis adalah kontributor Jeka Media Institute
Leave a Reply