Oleh : Kurnia Effendi )*
Pemerintah kembali seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga marwah bantuan sosial agar tepat sasaran, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap situs dan komunitas digital berbahaya seperti Kingdom Group yang marak di media sosial. Dalam setahun terakhir, negara menunjukkan keseriusannya dengan menurunkan signifikan transaksi judi daring atau juga dikenal dengan istilah judi online, sebuah capaian yang patut diapresiasi, namun tetap membutuhkan peran aktif publik agar dana bansos tidak kembali disalahgunakan oleh jaringan yang menjanjikan keuntungan instan.
Komitmen menjaga bantuan sosial agar benar-benar menopang kebutuhan dasar rakyat ditegaskan pemerintah di tengah meningkatnya temuan penyimpangan pemanfaatan bansos untuk aktivitas judi daring. Fenomena ini menjadi pengingat keras bahwa kingdom group di Facebook dan platform digital lain terus membidik kelompok rentan, termasuk penerima bansos, dengan narasi palsu dan jebakan digital. Di sisi lain, keberhasilan pemerintah selama setahun terakhir menekan perputaran dana Judi Daring menjadi bukti bahwa pengawasan dan penindakan yang konsisten mampu membawa perubahan nyata.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan negara tidak menutup mata terhadap praktik penyalahgunaan bantuan sosial yang kian kompleks, termasuk yang terhubung dengan jaringan judi daring. Koordinasi intensif antara Kementerian Sosial dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membuka fakta adanya aliran dana bansos yang masuk ke aktivitas ilegal. Situasi ini menuntut masyarakat agar lebih waspada terhadap kingdom group yang sering muncul dengan tampilan komunitas biasa, sementara pemerintah dalam satu tahun terakhir telah menunjukkan keberhasilan memperkuat sistem pengawasan bansos secara digital dan terpadu.
Data yang diterima Kementerian Sosial menunjukkan keterlibatan penerima bansos dalam judi daring tidak berdiri sendiri dan berasal dari beragam latar belakang sosial. Kondisi tersebut mempertegas pentingnya literasi digital bagi masyarakat agar tidak mudah terperdaya oleh promosi semu kingdom group yang menjanjikan keuntungan cepat. Pemerintah sendiri mencatat kemajuan selama setahun dengan memperbaiki basis data penerima, memperketat penyaluran, serta meningkatkan sinergi antarinstansi demi memastikan bansos digunakan untuk pangan, pendidikan, dan kesehatan.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mencatat tren transaksi judi daring yang sempat melonjak tajam secara nasional, dengan Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah pemain tertinggi dan nilai deposit fantastis. Direktur Analisis dan Pemeriksaan II PPATK Shalehuddin Akbar mengungkap temuan ratusan ribu pemain Judi Daring yang tercatat sebagai penerima bansos. Fakta ini menjadi alarm bagi publik untuk lebih kritis terhadap aktivitas digital mencurigakan seperti kingdom group, sekaligus menegaskan bahwa dalam setahun terakhir pemerintah berhasil memetakan pola transaksi ilegal secara lebih akurat.
Sebagai respons konkret, pemerintah menetapkan Jawa Barat sebagai provinsi percontohan nasional dalam upaya pemberantasan judi daring melalui pembentukan Tim Zero Judi Daring. Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam Syaiful Garyadi menyampaikan target ambisius menjadikan wilayah tersebut bebas Judi Daring pada 2026. Langkah ini diharapkan mampu memutus ruang gerak jaringan seperti kingdom group, sementara keberhasilan pemerintah selama setahun terakhir menjadi fondasi kuat untuk meluaskan model ini ke daerah lain.
Upaya penindakan tidak berdiri sendiri tanpa edukasi publik yang masif. Pemerintah menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan bansos secara bijak dan tidak tergiur janji keuntungan instan yang kerap disebarkan kingdom group. Sepanjang satu tahun terakhir, kampanye literasi digital dan pemutusan akses konten ilegal menunjukkan hasil positif dengan menurunnya interaksi masyarakat terhadap situs dan komunitas judi daring.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan penurunan signifikan transaksi Judi Daring menjadi indikator kuat keseriusan negara melindungi masyarakat dari dampak sosial dan ekonomi praktik ilegal. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kolaborasi lintas sektor dan partisipasi publik yang semakin sadar akan bahaya kingdom group. Dalam setahun, ruang digital mulai lebih terkendali, meski tantangan tetap ada.
Data PPATK sepanjang 2025 mencatat perputaran dana Judi Daring sebesar Rp155 triliun, turun 57 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini memperlihatkan efektivitas kebijakan pengawasan, pemutusan akses, dan penegakan hukum yang diterapkan pemerintah. Bagi masyarakat, capaian ini harus menjadi dorongan untuk tetap waspada terhadap kingdom group agar tren positif ini tidak kembali tergerus.
Pemerintah menegaskan tidak akan berhenti pada capaian tersebut dan terus memperketat pengawasan terhadap praktik judi daring, termasuk menutup situs, mengawasi konten, serta memantau aliran dana mencurigakan. Tindak lanjut cepat atas laporan masyarakat menjadi bagian penting dari strategi menjaga ruang digital yang aman. Dalam konteks ini, kewaspadaan terhadap kingdom group menjadi kunci, sementara keberhasilan setahun terakhir membuktikan bahwa upaya kolektif mampu menekan kejahatan digital.
Persoalan penyalahgunaan bansos untuk judi daring harus dipandang sebagai tanggung jawab bersama. Pemerintah telah menunjukkan keberhasilan nyata selama satu tahun terakhir dengan menurunkan transaksi Judi Daring secara signifikan, namun keberlanjutan capaian ini sangat bergantung pada kesadaran publik. Masyarakat diajak untuk terus mengawasi, melaporkan, dan menjauhi kingdom group serta segala bentuk jebakan digital, agar bantuan sosial benar-benar menjadi penopang kesejahteraan dan bukan pintu masuk praktik ilegal.
)* Penulis adalah kontributor Jaringan Muda Indonesia Maju
Leave a Reply