Oleh : Ricky Rinaldi
Pemerintah melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkomitmen mengatasi masalah kekurangan gizi di kalangan masyarakat, terutama di daerah miskin. Program ini dirancang untuk memberikan makanan bergizi kepada keluarga kurang mampu, terutama anak-anak yang terpapar risiko kekurangan gizi. Tujuan utama MBG adalah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat miskin, namun program ini menghadapi tantangan yang perlu segera dievaluasi untuk memastikan pelaksanaannya lebih baik.
Setelah berjalan beberapa waktu, sejumlah masalah terkait distribusi dan pengawasan makanan yang diberikan mulai muncul. Melihat situasi ini, berbagai pihak, termasuk anggota DPR, menyarankan pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap aspek dari program ini, mulai dari kualitas makanan yang diberikan hingga prosedur distribusinya, sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Ketua DPR, Puan Maharani, memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini. Dalam beberapa kesempatan, Puan menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terkait dengan kualitas dan keamanan makanan yang didistribusikan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa tujuan dari MBG adalah untuk meningkatkan gizi masyarakat miskin. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, makanan yang diberikan harus memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ketat. Puan menyatakan bahwa pemerintah harus memastikan bahwa setiap makanan yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya bergizi tetapi juga aman bagi kesehatan mereka.
Puan juga meminta agar Badan Pengawas Keamanan Pangan Nasional (BGN) dilibatkan dalam evaluasi ini. BGN memiliki keahlian dalam hal keamanan pangan, dan dengan melibatkan badan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mutu pangan yang digunakan dalam MBG. Puan menambahkan bahwa pengawasan terhadap bahan makanan yang digunakan dalam program ini perlu diperketat untuk menghindari risiko keracunan atau kontaminasi yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
Anggota DPR RI, Muazzim Akbar, juga memberikan pandangannya mengenai pentingnya evaluasi terhadap program ini. Muazzim mengapresiasi pelaksanaan MBG di beberapa sekolah di Lombok Timur dan menilai bahwa program ini memberikan manfaat yang signifikan bagi siswa-siswa yang kurang mampu. Menurut Muazzim, pemberian makanan bergizi kepada siswa sangat penting, namun ia juga menyoroti masalah anggaran yang dirasa belum mencukupi, terutama terkait dengan biaya per porsi makanan yang diterima siswa. Ia berkomitmen untuk memastikan bahwa program MBG dapat terus berjalan dengan baik, namun kualitas dan kuantitas makanan yang diberikan harus selalu dipantau.
Muazzim juga menekankan pentingnya melibatkan pihak terkait dalam evaluasi ini, termasuk dinas kesehatan setempat dan lembaga-lembaga yang berkompeten dalam bidang keamanan pangan. Dalam pandangannya, pengawasan yang lebih intensif terhadap distribusi makanan akan sangat membantu untuk menghindari masalah yang bisa merusak citra program ini. Evaluasi yang dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak akan memungkinkan pemerintah untuk memperbaiki sistem distribusi dan memastikan bahwa program ini bisa berjalan lebih efektif di masa depan.
Selain itu, berbagai anggota DPR lainnya turut mendukung langkah evaluasi ini. Evaluasi menyeluruh dianggap penting untuk memperbaiki pelaksanaan program MBG, khususnya dalam hal pengawasan terhadap kualitas dan keamanan makanan yang diberikan. Banyak anggota DPR yang menyarankan agar pengawasan dan audit terhadap proses pengadaan serta distribusi makanan diperketat, untuk memastikan bahwa tidak ada masalah dalam penyajian makanan yang bisa membahayakan penerima manfaat. Pengawasan yang lebih ketat juga dianggap perlu untuk memastikan bahwa program ini dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Anggota Komisi IX DPR, Alifudin, juga memberikan pandangannya mengenai program MBG ini. Menurut Alifudin, penting bagi pemerintah untuk menjaga kualitas dan ketepatan distribusi bahan makanan agar dapat memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. Dia juga mengungkapkan keprihatinannya terkait adanya ketidaksesuaian antara jumlah anggaran dan jumlah penerima manfaat di beberapa daerah. Alifudin menambahkan bahwa evaluasi ini perlu dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang terlibat agar permasalahan yang ada dapat diatasi dengan lebih efektif. Ia juga berharap agar pengawasan terhadap pelaksanaan MBG tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah agar lebih terfokus pada kebutuhan masing-masing wilayah.
Evaluasi menyeluruh terhadap program MBG sangat penting agar tujuan utama program ini, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian makanan bergizi, dapat tercapai dengan aman dan efektif. Tanpa langkah evaluasi yang komprehensif, program ini berisiko menambah masalah kesehatan yang bisa merugikan penerima manfaat. Oleh karena itu, evaluasi menjadi langkah krusial dalam menjaga keberlanjutan dan efektivitas program MBG agar tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia.
Evaluasi yang melibatkan berbagai pihak akan membantu memperbaiki sistem distribusi dan memastikan bahwa program ini tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. Dukungan terhadap evaluasi yang mendalam sangat penting agar pelaksanaan program MBG lebih transparan, akuntabel, dan berjalan sesuai dengan tujuan semula. Program MBG yang dilaksanakan dengan evaluasi yang tepat akan membawa dampak positif bagi masyarakat. Keberhasilan program ini akan meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia dan mengurangi masalah gizi buruk, kemiskinan, dan kesenjangan sosial.
Dengan adanya evaluasi yang tepat, program MBG tidak hanya akan memperbaiki kondisi gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam menjaga kesejahteraan rakyat. Program ini memiliki potensi untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat miskin di Indonesia, serta mendukung terciptanya Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.
*)Pengamat Isu Strategis
Leave a Reply