Oleh Wiratama Ardianto )*
Stabilitas harga pangan, khususnya beras, menjadi prioritas utama pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah dinamika pasokan dan permintaan yang fluktuatif, pemerintah bersiap meluncurkan operasi pasar besar-besaran guna menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan beras yang terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Langkah strategis ini digagas sebagai respons cepat terhadap potensi kenaikan harga yang disebabkan oleh ketidakseimbangan produksi dan konsumsi, terutama menjelang akhir tahun.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pemerintah telah siap menggelar operasi pasar skala nasional. Pernyataan ini disampaikan seusai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Dalam rapat tersebut, Presiden menyoroti berbagai aspek penting terkait produksi beras nasional, mulai dari ketersediaan pupuk dan benih, perbaikan sistem irigasi, hingga efisiensi distribusi hasil panen. Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh rantai pasok pangan berjalan lancar dan mendukung kestabilan harga.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional hingga Juli 2025 mengalami peningkatan sebesar 14 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini menjadi modal penting dalam menjaga suplai beras domestik. Saat ini, stok beras nasional mencapai 4,2 juta ton, yang disebut sebagai angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, pemerintah telah menyiapkan total 1,5 juta ton beras yang terdiri dari 1,3 juta ton untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta 365 ribu ton untuk bantuan sosial.
Langkah konkret lainnya yang disiapkan pemerintah adalah distribusi beras melalui Gerakan Pangan Murah SPHP di lebih dari 5.000 titik di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat membeli beras dengan kualitas baik seharga Rp12.500 per kilogram, sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk wilayah Jawa. Harga yang terjangkau ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global serta menahan laju inflasi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, turut menegaskan urgensi percepatan operasi pasar ini. Ia menjelaskan bahwa saat ini Indonesia tengah memasuki masa panen gadu, yang secara historis menghasilkan volume produksi lebih rendah dibandingkan panen raya pada bulan Maret hingga Mei. Hal ini menyebabkan kebutuhan beras menjadi lebih tinggi dibandingkan pasokannya, yang berpotensi mendorong harga naik dan memicu inflasi.
Sebagai bentuk intervensi, Zulkifli Hasan meminta Perum Bulog untuk segera mengguyur pasar dengan beras SPHP. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan distribusi yang ketat guna mencegah praktik penyalahgunaan seperti pengoplosan beras. Penyaluran beras SPHP harus dilakukan secara transparan dan konsisten dalam bentuk aslinya, sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat bawah yang menjadi sasaran utama program ini.
Perum Bulog, sebagai pelaksana teknis distribusi beras SPHP, telah menyatakan komitmennya untuk memastikan program ini berjalan optimal. Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan berbagai mitra strategis, termasuk PT Pos Indonesia, PT Pupuk Indonesia, ID Food, dan PT Perkebunan Nusantara III, serta didukung instansi pemerintah lainnya. Kolaborasi lintas sektor ini bertujuan mempercepat proses distribusi hingga ke pelosok daerah, termasuk kawasan 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
Tidak hanya berfokus pada langkah jangka pendek, pemerintah juga telah menyiapkan strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Menteri Pertanian menyebutkan bahwa program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian akan terus diperluas. Ini mencakup upaya modernisasi pertanian, pencetakan sawah baru di wilayah seperti Merauke, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan, serta revitalisasi sistem irigasi. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada impor, dan mengantisipasi gangguan rantai pasok global.
Dengan sinergi kebijakan jangka pendek dan jangka panjang ini, pemerintah meyakini bahwa ketahanan pangan Indonesia dalam posisi aman. Menteri Pertanian optimistis bahwa stok beras nasional hingga akhir tahun akan tetap terjaga di angka minimal 2,5 hingga 3 juta ton, memastikan ketersediaan pangan pokok bagi seluruh rakyat.
Kebijakan operasi pasar beras bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi juga bentuk kehadiran negara dalam melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan pangan yang cukup, terjangkau, dan berkualitas. Dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian, langkah-langkah proaktif seperti ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi tantangan pangan.
Keberhasilan program ini tentu membutuhkan partisipasi aktif semua pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat sebagai konsumen. Pengawasan, distribusi yang tepat sasaran, dan edukasi publik menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan operasi pasar. Masyarakat juga diharapkan bijak dalam membeli dan mengonsumsi beras agar stabilitas harga tetap terjaga.
Melalui kolaborasi dan komitmen bersama, Indonesia dapat mengatasi tekanan harga pangan dan menjaga kesejahteraan rakyat. Operasi pasar besar-besaran ini adalah langkah awal untuk memastikan bahwa beras, sebagai kebutuhan pokok, tetap tersedia dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial, sekaligus memperkuat fondasi ketahanan pangan menuju masa depan yang lebih mandiri dan berdaulat.
)* penullis merupakan pengamat kebijakan pangan nasional
[ed]
Leave a Reply