Oleh : Ricky Rinaldi
Pemerintah semakin menegaskan pentingnya koperasi desa sebagai tulang punggung ekonomi nasional melalui percepatan program Kopdes Merah Putih. Program ini dirancang agar desa menjadi pusat produksi, distribusi, dan pemberdayaan ekonomi yang mandiri. Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi di Kementerian Koperasi, Destry Anna Sari, menyatakan penguatan kapasitas SDM pengurus dan pendamping koperasi desa menjadi prioritas utama. Per Oktober–November 2025, pelatihan telah dilaksanakan di berbagai provinsi, menargetkan ribuan pengurus dan pendamping yang akan mengelola Kopdes Merah Putih secara profesional. Tujuan utama pelatihan ini adalah memastikan koperasi mampu menjalankan fungsi ekonomi nyata di desa, baik dalam distribusi sarana produksi, pengelolaan hasil tani, maupun akses pasar bagi pelaku UMKM lokal.
Menurut Destry Anna Sari, koperasi desa memiliki potensi strategis untuk memperpendek rantai distribusi, mengurangi ketergantungan pada tengkulak, serta meningkatkan margin keuntungan bagi pelaku ekonomi desa. Dengan pengelolaan profesional, koperasi bisa menjadi pusat aktivitas ekonomi lokal sekaligus sarana pemberdayaan masyarakat, di mana warga desa berperan sebagai pemilik sekaligus pelaku ekonomi yang demokratis. Program Kopdes Merah Putih diharapkan menciptakan ekosistem ekonomi desa yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan, sejalan dengan misi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari akar rumput dan memastikan desa tidak tertinggal.
Selain penguatan SDM, pemerintah melalui Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menetapkan regulasi yang mendukung kelancaran program. Salah satunya adalah PMK 81/2025 yang mensyaratkan pembentukan Kopdes Merah Putih sebagai prasyarat pencairan Dana Desa tahap II. Kebijakan ini disahkan pada November 2025 dan berlaku efektif pada bulan yang sama. Desa yang ingin mencairkan Dana Desa harus memiliki koperasi yang legal dan beroperasional. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengintegrasikan pendanaan pembangunan desa dengan penguatan kelembagaan koperasi, sehingga setiap dana yang digelontorkan tidak hanya untuk pembangunan fisik tetapi juga memberdayakan ekonomi masyarakat.
Program ini menargetkan seluruh unit Kopdes Merah Putih yang telah terbentuk beroperasional penuh paling lambat akhir Desember 2025. Sejumlah koperasi desa telah mulai melakukan aktivitas nyata, seperti pendistribusian sarana produksi pertanian, penyediaan logistik dan kebutuhan pokok, penyimpanan hasil tani, serta pengelolaan usaha UMKM. Penerapan sistem koperasi terpadu ini diharapkan memperpendek rantai pasok, menstabilkan harga, dan meningkatkan efisiensi distribusi dari desa ke pasar regional maupun nasional. Keberadaan koperasi desa yang mandiri memungkinkan masyarakat memperoleh akses ke modal usaha tanpa bergantung pada lembaga keuangan komersial yang memberatkan.
Pemerintah menyadari bahwa pembentukan dan regulasi saja tidak cukup. Keberhasilan koperasi desa sangat bergantung pada manajemen profesional, partisipasi aktif anggota, dan kesinambungan operasional. Kemenkop telah memulai langkah pendampingan, pelatihan, serta supervisi reguler terhadap pengurus koperasi desa. Dengan kombinasi pelatihan SDM, regulasi pendanaan, dan target operasional yang jelas, diharapkan akhir 2025 menjadi titik balik transformasi ekonomi desa di seluruh Indonesia.
Kopdes Merah Putih dirancang bukan sekadar lembaga simpan-pinjam, tetapi jaringan ekonomi terpadu yang mencakup distribusi sarana produksi pertanian, pengelolaan hasil tani, penyimpanan, distribusi kebutuhan pokok, serta akses pasar bagi petani dan pelaku UMKM. Petani dan pelaku usaha lokal dapat menjual produk dengan harga lebih adil, sementara konsumen memperoleh harga kebutuhan pokok lebih stabil. Sistem ini mendorong kemandirian ekonomi desa dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Pelibatan dua pejabat utama, Destry Anna Sari dan Purbaya Yudhi Sadewa, mencerminkan sinergi lintas kementerian. Dengan koordinasi antara Kemenkop dan Kemenkeu, regulasi, pelatihan SDM, dan pendanaan desa berjalan beriringan, sehingga koperasi berjalan profesional dan berkelanjutan. Program ini menunjukkan pemerintah tidak hanya memikirkan pembentukan koperasi dari sisi administratif, tetapi juga memastikan implementasi di lapangan sesuai prinsip efisiensi, transparansi, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dampak sosial-ekonomi dari program ini mulai terlihat di beberapa desa. Dengan hadirnya Kopdes Merah Putih, pelaku ekonomi desa memiliki wadah menabung, mengakses modal, memasarkan produk, dan memperoleh layanan logistik serta distribusi pangan lebih efisien. Hal ini menciptakan ekosistem ekonomi desa yang inklusif, memperkuat daya saing produk lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan koperasi desa yang mandiri diharapkan mengurangi kesenjangan ekonomi antara desa dan kota serta memperkuat pemerataan pembangunan nasional.
Secara keseluruhan, pemerintah optimis bahwa melalui penguatan SDM, dukungan regulasi, integrasi pendanaan, serta pengawasan operasional berkesinambungan, Kopdes Merah Putih akan menjadi motor produksi nasional nyata. Program ini tidak hanya memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi yang mandiri, berpartisipasi, dan bertanggung jawab. Jika semua elemen dijalankan konsisten, Kopdes Merah Putih berpotensi menjadi ujung tombak pembangunan ekonomi desa, memberikan manfaat nyata bagi warga, mendukung ketahanan pangan, dan mendorong pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.
Dengan melihat data dan implementasi program hingga Oktober–November 2025, terlihat optimisme bahwa koperasi desa dapat menjadi fondasi ekonomi nasional yang kuat. Keberhasilan program ini membuktikan bahwa koperasi desa bukan sekadar lembaga administratif, tetapi penggerak ekonomi rakyat dari akar rumput, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, dan berkontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat.
*)Pengamat Isu Strategis
Leave a Reply