Oleh : Loa Murib
Pemerintah melalui berbagai institusi strategisnya, terus menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga kedaulatan nasional, terutama dalam menghadapi ancaman separatisme di Papua. Salah satu perhatian serius yang tengah diantisipasi adalah potensi keterlibatan pihak asing dalam mendukung gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Langkah preventif ini patut diapresiasi karena menyangkut integritas wilayah dan stabilitas nasional yang menjadi fondasi utama pembangunan dan persatuan bangsa.
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) secara terbuka menyatakan akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor eksternal, termasuk dalam hal suplai logistik dan persenjataan kepada OPM. Sikap waspada ini tidak hanya mencerminkan kesadaran situasional yang tinggi, tetapi juga memperlihatkan pemahaman strategis terhadap kompleksitas geopolitik Papua yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, serta keberadaan hubungan kekerabatan antar masyarakat lintas batas yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok separatis.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang menegaskan bahwa Indonesia telah mencermati dengan cermat dinamika yang berkembang di wilayah perbatasan, termasuk kemungkinan adanya perlintasan tidak resmi yang dimanfaatkan oleh kelompok separatis untuk menghindari pengejaran aparat keamanan. Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri, sebab keterbatasan yurisdiksi aparat Indonesia di wilayah negara tetangga membuka celah bagi pergerakan bebas kelompok tersebut, baik dalam rangka mobilisasi kekuatan maupun suplai kebutuhan operasional.
Lebih dari itu, Kemenhan juga mencermati kemungkinan masuknya persenjataan dan dukungan teknologi dari luar negeri yang digunakan oleh OPM. Adanya dugaan penggunaan perangkat internet satelit yang diklaim berasal dari negara asing oleh juru bicara TPNPB-OPM menjadi indikator bahwa pihak separatis mulai memanfaatkan kemajuan teknologi global untuk memperkuat eksistensinya. Dalam konteks ini, langkah antisipatif sangat diperlukan, agar tidak terjadi kelengahan yang justru membahayakan posisi Indonesia dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan timur tersebut.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, yang menegaskan tidak ada informasi valid terkait dukungan asing terhadap OPM juga penting untuk disoroti. Ia menyatakan bahwa selama ini negara-negara asing mengakui Papua sebagai bagian integral dari Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa secara diplomatik, Indonesia masih memiliki posisi yang kuat dalam forum internasional. Namun demikian, kewaspadaan terhadap propaganda OPM yang kerap mendistorsi fakta untuk menakut-nakuti masyarakat dan mengaburkan realitas, tetap harus dijaga.
Klaim OPM mengenai bantuan perangkat internet satelit dari negara tertentu dapat dimaknai sebagai upaya menciptakan ilusi dukungan internasional. Padahal, hingga kini, belum ada negara yang secara resmi menyatakan dukungan terhadap gerakan separatis tersebut. Justru sebaliknya, komunitas internasional secara umum mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua. Namun dalam era keterbukaan informasi dan teknologi digital, kemampuan kelompok seperti OPM dalam memanfaatkan perangkat teknologi untuk menyebarkan propaganda dan menjalin komunikasi lintas wilayah tidak bisa diremehkan.
Oleh karena itu, apresiasi patut diberikan atas langkah pemerintah yang mengedepankan pendekatan menyeluruh dalam menangani isu Papua. Kemenhan menekankan bahwa pendekatan keamanan tidak bisa berdiri sendiri. Perlu sinergi dengan strategi pembangunan sosial dan kesejahteraan yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga lainnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya hadir dalam bentuk kekuatan militer, tetapi juga dalam bentuk solusi nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, stabilitas di Papua menjadi isu strategis yang menyangkut martabat negara. Upaya antisipatif terhadap keterlibatan asing dalam konflik Papua bukan hanya soal menjaga keamanan fisik, tetapi juga mempertahankan kedaulatan informasi, ruang diplomasi, dan kepercayaan masyarakat internasional terhadap komitmen Indonesia dalam menyelesaikan konflik secara bermartabat.
Tantangan terhadap kedaulatan bangsa tidak selalu datang secara langsung dalam bentuk agresi militer, melainkan bisa juga berupa infiltrasi informasi, dukungan logistik terselubung, atau upaya memecah belah melalui teknologi. Maka dari itu, kesiapsiagaan negara terhadap semua bentuk potensi dukungan asing terhadap gerakan separatis adalah langkah penting yang tidak boleh diabaikan.
Ke depan, pemerintah diharapkan terus memperkuat diplomasi internasional guna mempertegas posisi Indonesia atas Papua sebagai bagian yang sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekaligus, memperluas kerja sama intelijen dan pengawasan lintas batas dengan negara-negara tetangga seperti Papua Nugini, agar tidak menjadi celah bagi kelompok separatis untuk bermanuver.
Langkah ini akan semakin efektif apabila diiringi dengan penguatan ekonomi lokal, peningkatan pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat adat Papua agar merasa menjadi bagian yang utuh dari bangsa ini. Ketika masyarakat Papua merasakan kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari, maka narasi-narasi separatis akan kehilangan daya tarik dan legitimasi sosial.
Dengan demikian, apresiasi atas langkah-langkah antisipatif yang dilakukan pemerintah, khususnya Kemenhan dan TNI, merupakan bentuk dukungan terhadap upaya menjaga keutuhan Indonesia. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan di Papua, sinergi antara pendekatan keamanan dan pembangunan menjadi kunci utama, demi terwujudnya kedamaian dan kesejahteraan yang berkelanjutan di tanah Papua.
*Penulis Adalah Mahasiswa Papua di Surabaya
Leave a Reply