Jakarta – Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Indra Explotasia menegaskan pentingnya hilirisasi produk hasil hutan, khususnya rotan, untuk memperkuat industri nasional dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat desa hutan.
“Banyak KTH pemula karena minimnya hilirisasi. Rotan dijual mentah, bukan barang jadi. Perlu ada hilirisasi untuk nilai tambah produk, dan hal ini dapat dilakukan dengan berbagai langkah kolaborasi,” ujar Indra dalam keterangannya di Jakarta.
Indra menjelaskan, masih banyak Kelompok Tani Hutan (KTH) di berbagai daerah yang belum mampu mengolah hasil hutan menjadi produk akhir. Akibatnya, potensi ekonomi yang besar dari sektor kehutanan belum termanfaatkan optimal.
Kemenhut kini tengah mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga keuangan untuk memperkuat rantai nilai industri hasil hutan, terutama rotan yang merupakan salah satu komoditas unggulan nasional.
“Indonesia adalah salah satu produsen rotan terbesar di dunia, namun sebagian besar masih dijual dalam bentuk mentah. Dengan hilirisasi, nilai tambahnya bisa meningkat berkali lipat dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat hutan,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa penyuluhan kehutanan tidak hanya berbicara soal konservasi, tetapi juga harus berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat.
“Ketika penyuluh mengajak masyarakat berhenti melakukan kegiatan ilegal dalam kawasan konservasi, harus ada alternatif usaha yang bisa menghasilkan pendapatan, sehingga dapat dinilai transaksi ekonominya,” tambah Indra.
Langkah penguatan ekonomi masyarakat hutan juga mendapat dukungan dari DPR RI. Anggota Komisi IV DPR, Ellen Esther Pelealu, menilai keberhasilan KTH di sejumlah daerah menjadi bukti bahwa pendekatan hilirisasi mampu menggerakkan ekonomi daerah.
Ia mencontohkan Provinsi Sulawesi Tengah, yang berhasil mencatat nilai transaksi ekonomi KTH sebesar Rp20,07 miliar, melampaui target Rp18,5 miliar atau sekitar 110 persen.
“Capaian Rp20 miliar ini luar biasa dan harus menjadi motivasi untuk terus menggerakkan ekonomi masyarakat di bidang kehutanan,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor kehutanan. Dalam APBN 2025–2026, anggaran Kemenhut naik menjadi Rp6,39 triliun, meningkat sekitar 21,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Melalui peningkatan anggaran dan dorongan hilirisasi rotan, pemerintah berharap industri hasil hutan Indonesia dapat lebih berdaya saing di pasar global. Hilirisasi juga diharapkan mampu memperkuat rantai pasok industri nasional sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di wilayah pedesaan.
[w.R]
Leave a Reply