Lembaga Pemuda Pemerhati Lingkungan Hidup Pertanyakan Praktik Penebangan PT. LBI - Indonesia Satu
Rektor Universitas Labuhanbatu Sampaikan Orasi Ilmiah di Milad HMI 73
06/02/2020
HMI Cabang Metro Kritik RUU Omnibus Law
19/02/2020

Lembaga Pemuda Pemerhati Lingkungan Hidup Pertanyakan Praktik Penebangan PT. LBI

Melalui surel yang diterima Indonesia-satu.com, Pengurus Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Lingkungan Hidup Layangkna Rilis Perizinan PT. Labuhanbatu Indah, Jakarta. (10/02)

PT Labuhanbatu Indah (LBI) dituding melakukan praktik penebangan di luar dari koridor Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang telah diterbitkan Pemerintah Labuhanbatu Utara (Labura) maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Desakan peninjauan kembali berbagai bentuk perizinan yang dimiliki PT Labuhanbatu Indah yang berada di Desa Batu Tunggal dan Desa Hatapang, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labura ini pun muncul. Sebab, perusahaan inilah diduga penyebab terjadinya banjir bandang di Labura, Sabtu 28 Desember 2019, lalu.

Pertama, atas izin pembukaan koridor yang diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Utara. Terkait ini, perlu dilakukan peninjauan lapangan, izin koridor atas nama PT Labuhanbatu Indah sesuai dengan keputusan gubernur nomor: 188.44/342/KPTS/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang persetujuan pembuatan koridor jalan di kawasan hutan produksi terbatas (HPT) menuju lokasi IPK atas nama PT Labuhanbatu Indah di Kabupaten Labura,

Kemudian DPRD Menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Sumatera Utara dengan Berbagai Pihak Terkait Tentang Pembahasan Banjir Bandang di Desa Hatapang dan Desa Pematang Kecamatan NA: IX-X, Labupaten Labuhanbatu Utara (Labura) yang dilaksanakan di Aula Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan (Selasa, 07/01/2020-Red) berjalan “panas’’ dan alot. Acara berlangsung Sejak Pagi sesuai Jadwal yang tertera di Surat Undangan.

Undangan yang Hadir dalam Acara RDP ini antara lain; Direktur PT Labuhan Batu Indah Taufik Lubis, Bupati Labura Khairuddin Syah Sitorus, Tokoh Masyarakat Hatapang-Pematang, Karo Ops Poldasu Kombes Makmur Ginting Mewakili Kapoldasu, Sekjen DPN Lembaga Konsevasi Lingkungan Hidup (LKLH) Irmansyah, Dinas Kehutanan Sumut, Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Wilayah V, dan Para Undangan Lainnya.

Beberapa hal penting yang dapat dicatat dalam RDP ini adalah Bahwa DPRD Sumut Menduga Kuat Banjir Bandang di Hatapang akibat Perambahan Hutan dan Penebangan Liar (Illegal Logging-Red). Sehingga perlu memberi Sanksi Administrasi kepada PT LBI berupa Pencabutan dan atau Tidak Boleh Memperpanjang IPK-nya lagi. Kemudian, DPRD Sumut akan membentuk Pansus terkait kasus ini. Sikap DPRD Sumut ini didukung oleh Hasil Survey dan Identifikasi Lapangan dari LKLH di Lokasi Izin Koridor dan IUP-B atas nama PT LBI di Desa Hatapang dan Desa Batu Tunggal

Kami sangat menyayangkan karena tidak ada menyinggung soal Penegakan Hukumnya (Law Enforcement). ” Amat Sangat Disayangkan bahwa Tidak Ada satu-pun yang menyuarakan dalam RDP ini terkait Sanksi Pidananya. Padahal Sanksi Pidana terkait kasus sejenis ini Sudah Secara Jelas dan Tegas diatur, baik di dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun di dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Bahkan tidak tertutup kemungkinan bila terpenuhi Unsurnya, Pasal Pasal 94 (2), Pasal 95 (3), dan Pasal 99 (3) UU Nomor 18 Tahun 2013 yang Mengancam Hukuman Pidana Badan Seumur Hidup SERTA Hukuman Pidana Denda Rp 1 Triliun dapat diterapkan pada kasus sejenis ini.

–  Meminta kepada Kementrian LHK Untuk Mengevaluasi Izin Prinsip &Izin Koridor PT LBI, yang diberikan Oleh Dinas Kehutanan kab.Labuhanbatu Utara & Prop Sumut Krn dlm Penerbitan izin tersebut dinas terkait tidak Berpedoman pada  : PP No 27 Thn 2012 & Permen KLHK NoP38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 Tentang Amdal

– Berdasarkan UU No 18 THN 2013 pasal 82,Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, kami Meminta Kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mengusut dugaan Tindak Pidana PT. Labuhanbatu Indah krn diduga telah Melakukan Perambahan Hutan Melebihi Izin yg di Keluarkan Oleh dinas terkait, Sehingga mengakibatkan Terjadinya Banjir Bandang di Kab Labuhanbatu Utara.

–   Meminta Kepada Kementrian LHK untuk Segera mencabut Ijin PT. LBI (Labuhanbatu Indah)

Bahwa sanya sudah jelas melanggar Ketentuan Pidana terkait kasus sejenis ini Sudah Secara Jelas dan Tegas diatur, baik di dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun di dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

– Kami minta kepada pemerintah agar melakukan peninjauan mengenai kebenaran pembukaan koridor sesuai dengan koordinat geografis di dalam peta trase koridor berdasarkan SK Gubsu nomor: 188.44/342/KPTS/2017 tanggal 21 Juli 2017, panjang koridor kurang lebih 7.289,85 meter, lebar koridor 20 meter, volume 1.508,85 M3 atau jumlah batang 810 batang.Demikian Pres Reales ini kami Buat agar sebagaimana dapat diketahui dan ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.

Rilis/ Kordinator Aksi Raja O Rambe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *