Kesatuan Pemuda Tambang Nasional (KPTN) Aksi Di KPK RI Dugaan Kasus Korupsi Maluku Utara, IUP Tanpa Prosedural - Indonesia Satu
Call Center Bantuan Beras ala ACT
12/05/2020

Kesatuan Pemuda Tambang Nasional (KPTN) Aksi Di KPK RI Dugaan Kasus Korupsi Maluku Utara, IUP Tanpa Prosedural

Kesatuan Pemuda Tambang Nasional sambangi KPK RI jalan kuningan jakarta selatan. Massa puluhan Aksi menyampaikan aspirasi dan tuntutan ke KPK dalam hal kasus pemberantasan korupsi dimaluku utara.(28/08)

75 tahun Indonesia merdeka bagian dari perjuangan anak-anak bangsa terhadap penjajahan. Dan saat ini dengan semangat Indonesia maju bapak presiden jokowi tekankan agar seluruh element agar kerja – kerja kerja. Begitunya kpk mengkampanyekan bahwa korupsi untuk pencegahannya adalah tugas kita semua , mari kita jaga , perhatikan dan suarakan.


Tanah airku yang kucintai slogan ini tidak akan Hilang dalam tubuh para pemuda Indonesia, dimana sama-sama kita tahu0 bahwa tampa ada pemuda yang ikut mengkritisi permasalahan di negeri ini maka para pemimpinnya akan melakukan sewenang-wenang terhadap pengelolaan sumber daya alam yang akhirnya merugikan Masyarakat, Arianto dengan suara lantang Orator sampaikan didepan gedung merah putih.


Sama seperti kejadiaan saat ini kekayaan sumber daya alam malah menjadi pemasukan ke kantong milik pribadi, seperti kejadian di Provinsi Maluku Utara yang mana terjadinya penerbitan IUP (Izin Usaha Pertambangan) sampai 27 teka teki IUP Abal abal yang sangat merugikan Negara. Pengeluaran IUP ini bahkan tercantum di SK Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba yang pastinya beliau mengetahui kondisi ini yang akhirnya kasusnya telah sampai kepada KPK, hanya KPK terdiam seribu bahasa dengan kondisi ini, malah beliau masih nyaman sebagai Gubernur Maluku utara.

Perizinan yang dikeularkan tersebut kalau merujuk kepada UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan batubara sangat menyalahi, bahkan merugikan Negara namun Kondisi ini sudah tercium ada Kong kali kong yang mengambil keuntungan Pribadi karena Terindikasi pengeluaran izin tersebut kami menduga adanya korupsi.

Oleh kerna itu kami turun ke depan KPK untuk membantu dalam pemberantan kasus korupsi. Adapun tuntutan kami :

KPTN mendesak KPK agar segera periksa dan tangkap Gubernur Maluku Utara Absul Gani Kasibu, Sekda Bambang Hermawan dan mantan Kadis Pertambangan Imam Mahdi bila terbukti melakukan penyelewengan wewenang.

Ketiga unsur ini kami menduga terlibat kerjasama dalam pengeluaran IUP di Maluku Utara yang semuanya tanpa prosedural

KPK harus memanggil kembali oknum yang terlibat dalam kasus penerbita IUP fiktif.

Dan segera tuntakan kasus dugaan korupsi yang terjadi di Maluku Utara

Bila tuntutan kami ini tidak dilaksanakan oleh KPK RI maka kami akan aksi lagi minggu depan, tutup Korlap Ramdan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *