HP BM diblokir? Nasib Ponsel Kamu Bagaimana? - Indonesia Satu
PAMHI Kaji Ekspor dan Impor yang dilakukan SKK Migas dan Pertamina Kepada Singapura
29/02/2020
Cloud Seeding, Klenik yang Menjadi Teknologi
02/03/2020

HP BM diblokir? Nasib Ponsel Kamu Bagaimana?

Pemereintah akan memberlakukan peraturan tentang pemblokiran telepon seluler illegal yang beredar di Indonesia mulai tanggal 18 April 2020. Ponsel dengan IMEI yang tidak terdaftar di kementerian perindustrian akan di blokir dan tidak dapat digunakan di Indonesia.

IMEI sendiri merupakan sebuah nomor identitas perangkat mobile yang berlaku Internasional (International Mobile Equipment Identity).

Nomor IMEI ini berjumlah 15 digit dan bersifat unik, artinya satu nomor imei hanya dimiliki oleh satu perangkat.

Kita dapat menganggap IMEI sebagai nomor KTP. Dengan IMEI, Operator bisa melakukan pemblokiran atas layanan pada perangkat dengan nomor IMEI tertentu.

Hal ini sangat berguna terutama ketika anda kehilangan ponsel anda, bukan untuk keperluan pelacakan (Walaupun sangat bisa), namun lebih lebih kepada kemampuan untuk menjadikan perangkat seluler anda yang tercuri tidak dapat digunakan. Misalnya ketika anda kehilangan sebuah ponsel dan menginginkan ponsel tersebut tidak dapat digunakan, maka anda bisa meminta operator jaringan untuk menolak untuk menyediakan layanan pada ponsel dengan IMEI yang anda laporkan.

Skema ini dikenal dengan blacklist.

Untuk mengetahui berapa nomor IMEI ponsel anda, anda bisa menekan tombol *#06# pada perangkat anda, atau bisa juga dengan melihat kotak ponsel.

Nomor IMEI tidak dapat diganti, artinya dari sejak ponsel dibuat dan diberi nomor IMEI, maka nomor ini sifatnya permanen.

Pemerintah setelah melakukan rapat bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan dan Operator Seluler. Memutuskan akan melakukan pemblokiran dengan skema whitelist.

Berbeda dengan skema blacklist, yang membutuhkan input nomor IMEI yang tidak dikenal untuk di blokir. Skema whitelist adalah kebalikanya, pemerintah tinggal memasukkan IMEI yang sudah diketahui, dan hanya mengijinkan nomor-nomor IMEI yang sudah diketahui ini untuk kemudian diberikan kepada operator untuk diberi layanan. Jika nomor IMEI tidak terdaftar maka Operator seluler sesuai dengan mandat pemerintah maka akan menolak memberikan layanan seluler, dengan begitu perangkat tidak dapat menggunakan jaringan seluler di Indonesia.

Pertimbangan untuk menggunakan skema whitelist ini bukan hanya lebih mudah untuk diterapkan sebab pemerintah tidak perlu memasukkan nomor imei yang tidak diketahui –untuk di blokir—namun cukup memasukkan nomor imei ponsel yang masuk melalui proses impor resmi. Selain itu, dengan skema ini maka pemerintah dapat memberikan keringanan bagi perangkat BlackMarket yang sudah terlanjur beredar dan Aktif di Indonesia sebelum tanggal 18 April 2020.

Hal ini bisa dilakukan karena ponsel yang tidak terdaftar pada database pemerintah melalui jalur impor resmi namun telah aktif dan digunakan, maka nomor IMEI tersebut telah terdaftar di database operator seluler, sehingga pemerintah dapat dengan mudah memberikan keringanan dan meloloskan ponsel-ponsel ini dari pemblokiran. Sedangkat yang ponsel blackmarket yang diaktifkan setelah tanggal 18-April-2020 tidak dapat digunakan di Indonesia –Setidaknya tidak dapat digunakan untuk keperluan telekomunikasi yang memerlukan layanan dari operator seluler.

Jadi tidak perlu panik jika anda saat ini anda menggunakan ponsel blackmarket. Namun kedepanya ketika melakukan pembelian perangkat ponsel baru agar lebih berhati hati dan melakukan pengecekan nomor IMEI di website kemenperin, untuk memastikan nomor IMEI ponsel tersebut telah terdaftar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *