Oleh : Andhika Rahman
Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmen kuatnya terhadap ketahanan gizi nasional melalui realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus meningkat signifikan sepanjang tahun 2025. Data terbaru dari Kementerian Keuangan mencatat bahwa penyerapan anggaran untuk program strategis ini telah mencapai Rp52,9 triliun, atau setara dengan sekitar 74,6 persen dari total pagu anggaran yang sebesar Rp71 triliun. Angka tersebut bukan sekadar statistik belaka, tetapi simbol nyata keberhasilan pelaksanaan kebijakan nasional yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas.
Program MBG sendiri dirancang sebagai upaya pemerintah dalam memperbaiki status gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Melalui pendekatan yang inklusif dan terstruktur, program ini tidak hanya menyediakan makanan yang sehat dan bergizi, tetapi juga memastikan bahwa akses terhadap nutrisi berkualitas menjadi hak dasar yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Hingga pertengahan Desember 2025, tercatat lebih dari 50,7 juta orang telah menerima manfaat dari MBG, sebuah capaian yang memperlihatkan pertumbuhan yang luar biasa sejak peluncuran program ini awal tahun lalu.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan Makan Bergizi Gratis telah menyerap anggaran sebesar Rp52,9 triliun, nilai tersebut setara 74,6 persen dari pagu anggaran APBN sebesar Rp71 triliun. Penerima manfaat tersebut mencakup anak-anak, siswa, hingga ibu hamil.
Keberhasilan dalam penyerapan anggaran ini sekaligus mencerminkan efisiensi pelaksanaan di lapangan. Tidak hanya angka yang tinggi, tetapi juga distribusi layanan yang merata di berbagai wilayah di seluruh Nusantara. Hingga saat ini, lebih dari 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah berdiri dan aktif memberikan layanan kepada masyarakat, menyebar dari kota besar hingga hingga pelosok daerah.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan gizi tidak berjalan setengah hati, melainkan menjadi bagian integral dari strategi pembangunan manusia unggul di Indonesia. Ketahanan gizi, yang menjadi pondasi kesehatan masyarakat jangka panjang, kini ditempatkan sebagai prioritas nasional. Melalui program MBG, pemerintah memberikan sinyal kuat bahwa investasi pada kualitas gizi masyarakat akan menghasilkan generasi masa depan yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi. Dalam konteks yang lebih luas, ini juga merupakan bagian dari visi besar menuju Indonesia Emas 2045, di mana sumber daya manusia yang berkualitas menjadi penopang utama kemajuan bangsa.
Keberhasilan penyerapan Rp52,9 triliun ini juga merupakan hasil kolaborasi antar lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kementerian Keuangan bersama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) secara aktif memantau dan mengakselerasi implementasi program, memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar sampai kepada penerima manfaat. Bahkan pemerintah telah merencanakan percepatan pembangunan ribuan unit layanan gizi tambahan pada tahun 2026, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), untuk menjembatani kesenjangan wilayah dalam akses gizi sehat. Fokus pada pemerataan seperti ini menegaskan bahwa keberpihakan pemerintah tidak hanya pada angka statistik, tetapi juga pada realitas kehidupan sosial di lapangan.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan komitmen lembaga untuk membangun sekitar 8.200 unit SPPG atau dapur MBG tambahan pada tahun 2026. Fokus pembangunan ini akan diarahkan pada daerah-daerah terpencil guna memastikan hak pemenuhan gizi merata secara nasional. Dengan rencana ekspansi infrastruktur ini, pemerintah optimis dapat mengejar target layanan bagi seluruh 82,9 juta penerima manfaat yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan rencana ekspansi infrastruktur ini, pemerintah optimis dapat mengejar target layanan bagi seluruh 82,9 juta penerima manfaat yang telah direncanakan sebelumnya.
Dalam upaya mencapai target yang lebih ambisius, pemerintah juga terus memperkuat sumber daya manusia yang akan mengoperasikan unit-unit layanan baru, termasuk melalui seleksi pegawai melalui jalur formal seperti PPPK/CPNS. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kapasitas layanan, tetapi juga menguatkan profesionalisme pelaksanaan program di seluruh Indonesia. Target untuk menyelesaikan berbagai proses seleksi ini menjelang awal 2026 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadirkan kualitas layanan yang maksimal.
Melihat perkembangan sepanjang 2025, jelas bahwa Program MBG bukan sekadar program bantuan sosial semata. Ia merupakan langkah strategis untuk mematahkan siklus buruk gizi yang selama ini membelenggu sebagian masyarakat Indonesia. Realisasi anggaran sebesar Rp52,9 triliun dengan penyerapan yang optimal menunjukkan bahwa komitmen nasional terhadap ketahanan gizi bukanlah retorika, tetapi tindakan nyata yang terus berkembang dan berkelanjutan. Di tengah berbagai tantangan, pemerintah terus berinovasi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memastikan bahwa setiap anak, ibu, dan keluarga di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan gizi yang layak.
Dengan pijakan kuat seperti ini, Indonesia melangkah mantap menuju masa depan yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih berdaya saing. Penyerapan anggaran MBG yang efektif tidak hanya membuktikan keseriusan pemerintah, tetapi juga menegaskan bahwa ketahanan gizi adalah fondasi utama dalam membangun bangsa yang maju dan sejahtera.
Leave a Reply