JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto terus mendorong penguatan koperasi sebagai pilar utama pemerataan ekonomi nasional. Melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah menargetkan terciptanya simpul-simpul ekonomi lokal yang mampu menggerakkan potensi masyarakat secara berkelanjutan dan inklusif, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga negara. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan empat menteri dan satu pimpinan lembaga negara. Penandatanganan MoU melibatkan Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono mengatakan, kolaborasi lintas sektor dirancang untuk memperkuat kelembagaan koperasi, memperluas akses pasar, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi desa dan kelurahan.
“Koperasi Merah Putih kami siapkan sebagai simpul ekonomi lokal yang mampu mengonsolidasikan potensi masyarakat dan usaha kecil di daerah,” ujar Ferry.
Ia menegaskan, kolaborasi ini bukan sekadar MoU di atas kertas dan setiap kerja sama yang disepakati tidak bersifat seremonial.
“Setiap kesepakatan memiliki ruang lingkup yang jelas agar koperasi desa dan kelurahan benar-benar tumbuh sebagai pusat kegiatan ekonomi produktif,” katanya.
Dalam kerja sama dengan Kementerian UMKM, Ferry menjelaskan bahwa jaringan Koperasi Merah Putih akan difungsikan sebagai marketplace nasional produk UMKM.
“Sekitar 80 ribu gerai koperasi yang direncanakan beroperasi akan memprioritaskan produk UMKM lokal. Ini penting untuk memperpendek rantai distribusi dan meningkatkan daya saing pelaku usaha,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menilai koperasi memiliki peran strategis sebagai agregator produk UMKM dari berbagai daerah.
“Koperasi bisa menjadi jembatan UMKM untuk masuk ke pasar yang lebih luas dan terorganisasi. Ini sejalan dengan semangat pemerataan ekonomi,” ujarnya.
Implementasi program ini juga terlihat di daerah. Asisten I Bidang Perekonomian, Setda Ponorogo Harjono menegaskan bahwa pendirian Koperasi Merah Putih merupakan program strategis nasional.
“Ini adalah amanat Presiden Prabowo dan wajib dilaksanakan di seluruh desa dan kelurahan tanpa terkecuali,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani menyatakan kesiapan pemerintah daerah mendukung penuh program tersebut. Aset pemkab bisa digunakan untuk pembangunan kantor Koperasi Merah Putih.
“Ini bentuk dukungan kami terhadap program prioritas Presiden untuk mempercepat ekonomi kerakyatan,” ucap Ipuk.
Dengan sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak pemerataan ekonomi nasional dan memperkuat kesejahteraan masyarakat dari desa hingga perkotaan.
(*/rls)
Leave a Reply