Oleh: Nikodemus Kogoya*
Menjaga toleransi di Tanah Papua merupakan fondasi utama bagi terwujudnya kedamaian sosial dan keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, semangat kebersamaan dan saling menghargai kembali menguat sebagai nilai bersama yang hidup dan terus dirawat oleh masyarakat. Papua dengan keragaman suku, agama, dan budaya telah lama menunjukkan bahwa perbedaan bukan penghalang persatuan, melainkan kekuatan sosial yang memperkaya kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini, toleransi tidak hanya menjadi sikap moral, tetapi juga strategi kolektif untuk memastikan stabilitas, keamanan, dan kemajuan daerah.
Tokoh-tokoh agama dan masyarakat di Papua secara konsisten menegaskan pentingnya hidup rukun dan saling menghormati. Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Papua Tengah, Pdt Dr. Yance Nawipa, M.Th., menyampaikan pandangan bahwa Papua adalah tanah anugerah Tuhan yang harus dijaga bersama melalui sikap saling menghargai antarumat beragama, antarsuku, dan antarkelompok sosial. Ia menekankan bahwa toleransi yang tumbuh dari kesadaran bersama akan menciptakan suasana damai, memperkuat persaudaraan, dan mendorong masyarakat untuk berkontribusi positif dalam kehidupan sosial maupun pembangunan daerah.
Ajakan menjaga toleransi juga diarahkan untuk memperkuat harmoni internal umat beragama serta relasi lintas iman. Kehidupan yang rukun dinilai mampu menciptakan rasa aman dan nyaman, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas keagamaan dan sosial dengan penuh ketenangan. Dukungan moral dan spiritual dari seluruh elemen masyarakat kepada pemerintah daerah dipandang sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam membangun daerah, khususnya di wilayah Papua Tengah dan sekitarnya, agar pelayanan publik berjalan optimal dan kesejahteraan bersama dapat terus meningkat.
Dari sisi keamanan dan ketertiban, peran aparat negara turut memperkuat pesan toleransi sebagai fondasi kedamaian. Komando Distrik Militer 1702/Jayawijaya memandang perayaan Natal sebagai momentum strategis untuk meneguhkan nilai persaudaraan dan kebersamaan. Kehadiran Dandim 1702/Jayawijaya Letkol Inf Ilham Datu Ramang dalam berbagai kegiatan keagamaan mencerminkan komitmen TNI dalam mendukung aktivitas masyarakat yang membawa pesan damai dan persatuan. Dukungan tersebut menjadi simbol kuat bahwa negara hadir untuk memastikan setiap perayaan keagamaan berlangsung aman, tertib, dan penuh makna.
Letkol Inf Ilham Datu Ramang menegaskan bahwa kegiatan keagamaan memiliki kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas wilayah. Menurutnya, sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat merupakan kunci terciptanya suasana kondusif, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Dukungan terhadap inisiatif positif masyarakat tidak hanya memperkuat keamanan, tetapi juga menumbuhkan rasa saling percaya dan mempererat ikatan sosial di tengah keberagaman warga Papua Pegunungan.
Momentum perayaan Natal di Kabupaten Jayawijaya memperlihatkan praktik toleransi yang nyata. Kehadiran berbagai tokoh daerah, termasuk Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, menunjukkan bahwa nilai persaudaraan mendapat dukungan luas dari pemerintah dan masyarakat. Kebersamaan dalam perayaan keagamaan menjadi cerminan bahwa perbedaan latar belakang tidak menghalangi persatuan, melainkan memperkuat tekad bersama untuk menjaga kedamaian dan membangun daerah secara inklusif.
Gubernur Papua Pegunungan John Tabo secara konsisten menekankan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan utama merawat toleransi. Ia memandang bahwa kehidupan yang harmonis merupakan prasyarat penting bagi kelancaran pembangunan di delapan kabupaten Papua Pegunungan. Stabilitas sosial memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam berbagai program pembangunan, menciptakan lingkungan yang produktif, serta mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan.
Penekanan pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa dinilai relevan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan kehidupan sosial. Setiap warga memiliki hak menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, sekaligus kewajiban untuk menghormati keyakinan orang lain. Prinsip tersebut menjadi perekat sosial yang menjaga Papua tetap damai dan bersatu di tengah kemajemukan.
Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, pemerintah daerah mendorong kolaborasi antara gereja, lembaga adat, dan pemerintah sebagai tiga pilar utama kehidupan sosial. Sinergi ini diyakini mampu memperkuat kohesi masyarakat dan memastikan pembangunan berjalan sejalan dengan nilai-nilai lokal. Dengan kerja bersama, percepatan pembangunan dapat dicapai tanpa mengabaikan harmoni sosial dan identitas budaya Papua.
Pandangan toleransi juga diperkuat oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Papua Barat, Mulyadi Djaya, yang menilai bahwa kerukunan antarumat beragama telah menjadi identitas sosial masyarakat Papua. Ia melihat setiap perayaan keagamaan sebagai ruang untuk meneguhkan persatuan lintas iman. Nilai kebersamaan yang telah terbangun lama menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam menjaga kedamaian dan mendukung agenda pembangunan.
Peran tokoh agama, Forum Kerukunan Umat Beragama, pemerintah daerah, dan aparat keamanan menjadi faktor strategis dalam memastikan toleransi terus terjaga. Dengan semangat saling menghormati dan bekerja sama, Papua menunjukkan kepada publik nasional bahwa toleransi bukan hanya slogan, melainkan praktik hidup yang menjadi fondasi kedamaian dan pembangunan. Menjaga toleransi Papua berarti menjaga masa depan yang aman, sejahtera, dan bermartabat bagi seluruh masyarakat.
*Penulis merupakan Jurnalis dan Analis Isu Papua
Leave a Reply