Oleh: Rivka Mayangsari )*
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi secara menyeluruh di seluruh lini pemerintahan. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menekankan bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan penyakit sosial yang dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menggambarkan korupsi sebagai penyakit berbahaya yang menyerupai kanker stadium empat (sulit disembuhkan dan bisa mematikan) sebuah bangsa jika dibiarkan tanpa penanganan tegas.
Presiden menilai bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara total dan tidak boleh pandang bulu. Setiap pelaku korupsi, siapa pun mereka, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Menurutnya, bangsa yang ingin maju harus berani menegakkan keadilan tanpa kompromi, sebab hanya dengan penegakan hukum yang konsisten, wibawa negara dapat dipulihkan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat tumbuh kembali. Presiden Prabowo menegaskan bahwa dirinya bertekad untuk memastikan Indonesia menjadi negara yang dihormati oleh dunia karena ketegasan dan integritasnya dalam menegakkan keadilan.
Lebih jauh, Kepala Negara menyampaikan keyakinannya bahwa pemerintahan yang bersih dan berintegritas akan memberikan dampak positif terhadap iklim investasi nasional. Penegakan hukum yang tegas, ujarnya, akan menciptakan kepastian bagi dunia usaha serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Dalam pandangan Presiden Prabowo, ekonomi yang sehat hanya bisa tumbuh di atas fondasi moralitas yang kuat dan tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.
Presiden juga memperkenalkan istilah “serakahnomics”, yang ia sebut sebagai bahaya laten bagi ekonomi nasional. Praktik ekonomi yang dilandasi keserakahan hanya akan memperlebar jurang kesenjangan sosial dan menghambat kemajuan bangsa. Prabowo mengingatkan bahwa kebijakan ekonomi harus berpihak kepada kesejahteraan rakyat banyak, bukan memperkaya segelintir pihak. Serakahnomics adalah musuh bersama yang harus diberantas dengan kesadaran kolektif dan sistem pengawasan yang kuat.
Menanggapi pidato Presiden Prabowo, Anggota Komisi I DPR RI, Elnino M. Husein Mohi, memberikan apresiasi atas ketegasan dan keberanian Kepala Negara dalam menyuarakan bahaya serakahnomics di hadapan para pemimpin dunia. Ia menilai pernyataan Presiden menunjukkan arah kepemimpinan yang berani dan visioner, serta menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak akan mentolerir praktik korupsi dalam bentuk apa pun. Sikap Presiden Prabowo merupakan bukti komitmen nyata pemerintah dalam menciptakan tata kelola ekonomi yang bersih dan berkeadilan.
Peringatan Presiden terhadap bahaya serakahnomics bukan hanya relevan bagi dunia internasional, tetapi juga menjadi refleksi penting bagi bangsa Indonesia sendiri. Praktik keserakahan dalam ekonomi dapat memicu ketimpangan sosial dan memperlambat laju pembangunan. Karena itu, DPR mendukung langkah Presiden dalam memperkuat sistem pengawasan serta memperketat regulasi ekonomi nasional agar tidak dikuasai oleh kepentingan segelintir elit ekonomi.
Sementara itu, dukungan terhadap sikap tegas Presiden juga datang dari Anggota Komisi IX DPR periode 2014–2024, Nurhayati Effendi. Ia menyambut baik pernyataan Presiden Prabowo yang menempatkan pemberantasan korupsi dan pengawasan tata niaga sebagai prioritas utama dalam pemerintahan. Menurutnya, seruan Presiden terhadap bahaya serakahnomics merupakan panggilan moral bagi seluruh pemimpin dunia untuk mengakhiri praktik ekonomi yang menindas dan tidak berkeadilan.
Keberanian Presiden Prabowo dalam menyampaikan pesan moral tersebut merupakan langkah penting untuk mengembalikan arah kebijakan ekonomi kepada tujuan awalnya, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat. Diharapkan komitmen tersebut tidak hanya berhenti pada tataran wacana, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk kebijakan konkret yang berpihak kepada masyarakat kecil, terutama pelaku UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Pentingnya tindak lanjut dari komitmen Presiden dalam bentuk kebijakan pengawasan yang efektif dan berkelanjutan. Korupsi tidak hanya terjadi di level tinggi, tetapi juga dapat merasuk dalam birokrasi dan tata niaga di tingkat daerah. Oleh karena itu, agar sistem pengawasan diperkuat hingga ke lapisan pemerintahan terbawah, agar kebocoran anggaran dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah sejak dini.
Komitmen Presiden Prabowo terhadap pemberantasan korupsi dan bahaya serakahnomics menunjukkan arah baru dalam kepemimpinan nasional. Pemerintah tidak hanya berbicara tentang pembangunan fisik, tetapi juga menata ulang moralitas dan integritas bangsa. Dalam konteks global yang penuh persaingan, pesan moral Presiden Prabowo menjadi pengingat bahwa kekuatan sejati bangsa tidak diukur dari kekayaan alam atau teknologi semata, melainkan dari kejujuran dan keadilan yang menjadi pondasi kehidupan bernegara.
Dengan langkah-langkah tegas, kebijakan terukur, dan sinergi antara lembaga negara, pemberantasan korupsi di era pemerintahan Prabowo diyakini akan membawa Indonesia menuju era baru pemerintahan yang bersih, berdaulat, dan bermartabat. Sikap tanpa kompromi terhadap korupsi bukan hanya menjaga martabat bangsa di mata dunia, tetapi juga menjadi warisan moral bagi generasi mendatang bahwa keadilan dan integritas adalah kekuatan sejati dalam membangun Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial.
)* Pemerhati anti korupsi
Leave a Reply