Oleh: Citra Kurnia Khudori)*
Pemerintah melalui pelaksanaan program Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menunjukkan sebuah langkah nyata dalam mewujudkan visi pembangunan manusia sebagai dasar dari kemajuan bangsa. Program MBG bukan sekadar memberikan makanan kepada anak-anak sekolah, tetapi juga memperkuat kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Heri Herdiawanto menilai Program MBG merupakan bukti nyata keberpihakan Presiden Prabowo Subianto pada rakyat dan masa depan bangsa. Ia menjelaskan, MBG sangat strategis karena menyentuh aspek paling dasar dalam pembangunan manusia. Untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan berkeadilan, kita harus mulai dari manusia yang bergizi cukup dan berkualitas
Apabila kita melihat bagaimana program ini dirancang untuk menyasar aspek paling dasar pembangunan manusia, yaitu pemenuhan gizi yang cukup dan berkualitas, maka dapat dipahami bahwa pendekatan yang digunakan bukan hanya berbasis sektor pendidikan atau kesehatan saja, melainkan pembangunan sumber daya manusia secara komprehensif.
Generasi muda, yang saat ini masih duduk di sekolah dasar, menengah pertama, bahkan menengah atas, merupakan fondasi dari masa depan Indonesia. Jika mereka tumbuh dengan kondisi gizi yang kurang, risiko tertinggal dalam kapasitas belajar, dalam potensi fisik, maupun dalam daya saing global menjadi nyata.
Dengan program MBG, pemerintah mengambil posisi bahwa “jangan tunggu nanti” untuk memperkuat generasi muda, melainkan dimulai saat ini, melalui intervensi yang bersifat sistemik dan massal. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian pemerintah bukan sekadar janji kampanye, tetapi terejawantah dalam kebijakan konkret.
Keberadaan MBG juga mendapat dukungan dari elemen masyarakat sipil, termasuk pemuda. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum Perkumpulan Pemuda dan Mahasiswa (PPM) Kabupaten Ciamis, Yuda Nugraha, bahwa program MBG merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan gizi yang layak sejak dini.
Ia menambahkan bahwa para pemuda siap mengawal agar program ini tepat sasaran. Pernyataan ini menegaskan bahwa MBG tidak hanya sebuah program top-down, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat dan pemuda sebagai pengawas sosial, sebuah praktik demokrasi pembangunan yang sehat.
Tanpa akses yang merata di lapangan, maka ketimpangan akan tetap ada, generasi muda di pusat kota maupun di daerah harus mendapatkan fasilitas sama baiknya. Jika kita sungguh-sungguh peduli terhadap masa depan pemuda Indonesia di seluruh wilayah, maka distribusi dan kualitas program MBG harus merata. Dan hal itu, kata Yuda, didukung oleh pengawasan yang baik.
Kisah-kisah nyata di lapangan semakin menguatkan argumen bahwa MBG bukan sekadar kebijakan simbolis. Salah satunya adalah pengalaman seorang pemuda 18 tahun bernama Danang Dubra Setyo dari Jayanti, Kabupaten Tangerang, yang kini bekerja di dapur MBG dan merasa bangga bisa membantu ekonomi keluarganya melalui program ini.
Kisah Danang menjadi salah satu refleksi bagaimana program pemerintah menembus batas sektor pendidikan/gizi saja, tetapi juga berdampak pada aspek pemberdayaan ekonomi lokal, kesempatan kerja anak muda, serta pemutaran rantai nilai di tingkat komunitas. Dari sudut pandang sosial, seorang pemuda tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi juga menjadi agen dalam ekosistem program tersebut.
Melalui ketiga landasan tersebut, kepedulian pemerintah, partisipasi aktif pemuda/sipil, dan dampak nyata di lapangan, maka program MBG bisa dikatakan sebagai bukti nyata bahwa pemerintah serius menempatkan masa depan pemuda sebagai prioritas.
MBG perlu diapresiasi sebagai langkah penting. Sehingga mengingatkan kita bersama untuk sama-sama memastikan bahwa tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan, seperti mis-alokasi, kualitas yang turun, kontrol lokal yang lemah, serta risiko bahwa program menjadi alat politik semata tanpa substansi jangka panjang.
Sebagai bangsa, kita memiliki kewajiban bersama untuk memastikan bahwa program MBG benar-benar menjadi pilar penguatan masa depan. Sekolah-sekolah harus aktif mengawal kualitas makanan, orang tua dan komite sekolah harus diberdayakan untuk mengontrol. Pemuda, seperti yang telah dilakukan Yuda Nugraha dan rekan-rekannya, harus menjadi pengawas sekaligus mitra pelaksanaan. Pemerintah daerah harus menyinergikan antar-instansi: pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, dan infrastruktur logistik.
Dengan demikian, program MBG menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berbicara tentang masa depan generasi muda, tetapi mengambil tindakan nyata, bukan sekadar mendanai makan anak sekolah, tetapi membangun ekosistem gizi, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang menyasar akar permasalahan ketimpangan SDM.
Jika dijalankan dengan penuh integritas, kualitas, dan pemerataan, maka generasi muda Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan global. Dan melalui partisipasi aktif pemuda dan masyarakat sipil, program ini dapat menjadi warisan kebijakan yang memberi dampak nyata untuk generasi muda Indonesia, bukan hanya hari ini, tetapi untuk puluhan tahun mendatang.
)* Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi
Leave a Reply