Oleh: Yusran Faisal )*
Komitmen pemerintah dalam mewujudkan Indonesia bersih narkoba pada tahun 2025 tidak hanya ditunjukkan melalui pernyataan politik, melainkan diwujudkan secara konkret melalui aksi kolaboratif lintas lembaga. Serangkaian pengungkapan besar dalam beberapa bulan terakhir menjadi bukti bahwa upaya pemberantasan narkoba bukan sekadar retorika, melainkan kerja nyata yang melibatkan seluruh elemen bangsa.
Ancaman narkotika di Indonesia telah memasuki fase yang sangat mengkhawatirkan. Peredaran barang haram ini tidak lagi terbatas pada wilayah perkotaan atau titik-titik rawan saja, namun telah merambah hingga ke desa-desa dan wilayah kepulauan. Hal ini mengindikasikan bahwa kejahatan narkotika telah menyusup ke seluruh sendi kehidupan masyarakat. Temuan barang bukti hingga puluhan kilogram di wilayah laut Masalembo, Madura, menjadi contoh nyata bagaimana sindikat narkoba berupaya menembus wilayah terluar Indonesia.
Menghadapi situasi ini, Badan Narkotika Nasional (BNN) mengambil pendekatan menyeluruh. Langkah mereka tidak hanya fokus pada pemberantasan, tetapi juga pada pencegahan dan rehabilitasi. Pendekatan yang dilakukan mengintegrasikan preemtif, preventif, represif, dan rehabilitatif. Kebijakan tersebut tidak lepas dari kerangka 8 Misi Astacita yang menjadi arah pembangunan nasional. Pada misi ketujuh, pemerintah menegaskan pentingnya penguatan sistem nasional dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba.
Dalam menjalankan misi tersebut, BNN membangun kolaborasi strategis dengan berbagai lembaga seperti TNI, Polri, Bea Cukai, BIN, dan institusi lainnya. Salah satu bukti keberhasilan sinergi ini adalah penggagalan penyelundupan narkotika dalam jumlah besar di perairan Kepulauan Riau, di mana dalam waktu sepekan aparat gabungan berhasil menggagalkan dua upaya besar penyelundupan, dengan total empat ton narkoba yang berhasil diamankan. Operasi ini menjadi pencapaian signifikan sekaligus simbol dari keseriusan pemerintah dalam mengamankan negara dari ancaman narkoba.
Penguatan wilayah pesisir dan perbatasan juga menjadi bagian penting dari strategi nasional. Pemerintah menyadari bahwa jalur masuk narkoba tidak hanya melalui pelabuhan resmi, tetapi juga memanfaatkan celah di titik-titik rawan yang sulit dijangkau. Untuk itu, intensifikasi surveilans dan pengembangan big data intelijen menjadi alat penting dalam memetakan dan memprediksi pergerakan sindikat narkoba yang kini bekerja secara transnasional dan terorganisasi rapi.
Selain penguatan aparat dan teknologi, kebijakan tematik seperti program “Desa Bersinar” dan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) menjadi upaya nyata BNN untuk merangkul masyarakat dalam melawan penyalahgunaan narkoba dari level terbawah. Dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para pemuda, program ini diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif serta menghidupkan sistem pertahanan sosial dari ancaman narkotika.
Pihak BNN menilai bahwa pendekatan kolaboratif sangat penting, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala BNN, Marthinus Hukom, yang menyebut bahwa kejahatan narkoba bukan sekadar persoalan hukum, melainkan masalah kemanusiaan yang menuntut keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat. Ia juga menekankan bahwa masyarakat perlu membangun kesadaran kolektif dan rasa keberpihakan terhadap masa depan bangsa dengan bersatu menolak narkoba.
Hal ini diperkuat dengan data yang diungkap Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN, Inspektur Jenderal Polisi Agus Irianto. Ia menggambarkan persoalan narkotika sebagai fenomena gunung es, di mana data yang muncul ke permukaan hanyalah sebagian kecil dari persoalan struktural yang jauh lebih kompleks. Dengan lebih dari 46.000 kasus dan lebih dari 61.000 tersangka sepanjang tahun 2024, serta barang bukti yang mencapai puluhan ton sabu dan ganja, situasi ini membutuhkan kebijakan jangka panjang dan sistemik.
Agus juga menyoroti pentingnya pendekatan humanis terhadap penyalahguna dan penegakan yang tegas terhadap sindikat. Menurutnya, keseimbangan antara sisi kemanusiaan dan ketegasan hukum menjadi prinsip utama dalam strategi BNN. Dalam hal ini, program rehabilitasi menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa penyalahguna bisa kembali menjadi bagian yang sehat dari masyarakat.
Di sisi lain, strategi pemberantasan narkoba juga melibatkan koordinasi lintas lembaga. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Letjen TNI Mochammad Hasan, menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus besar seperti di perairan Kepri adalah cerminan nyata dari semangat kolektif pemerintah dalam melindungi rakyat. Ia menunjukkan bahwa narkoba bukan hanya masalah sosial, melainkan ancaman terhadap ketahanan negara, sehingga tidak bisa ditangani secara parsial.
Hasan menyampaikan bahwa upaya terpadu yang melibatkan BNN, Bea Cukai, TNI AL, dan Polri menjadi model kerja sama lintas sektor yang efektif. Ia juga menggarisbawahi bahwa peran masyarakat tidak kalah pentingnya. Penanganan narkotika tidak mungkin berhasil tanpa partisipasi aktif warga negara, baik dalam pelaporan, edukasi, maupun dalam mendukung proses rehabilitasi.
Komitmen pemerintah semakin terlihat jelas ketika sinergi antar-lembaga tersebut tidak berhenti hanya pada penindakan, namun terus diperkuat dengan edukasi publik, pendekatan berbasis komunitas, dan pengawasan ketat di titik-titik rawan peredaran narkoba. Dengan demikian, target Indonesia Bersih Narkoba 2025 bukanlah wacana semata, melainkan sebuah tujuan nasional yang sedang diwujudkan secara bertahap dan terukur melalui kebijakan terintegrasi.
Tantangan tetap besar, mulai dari masuknya narkotika jenis baru yang belum diatur regulasi, sampai pada daya tarik ekonomi sindikat yang memanfaatkan profesi rakyat biasa untuk pengiriman. Namun, tekad pemerintah tak tergoyahkan. Dengan koordinasi lintas lembaga, strategi cerdas berbasis data, serta partisipasi masyarakat yang terus dibangun, harapan akan Indonesia yang bebas dari narkoba bukanlah sesuatu yang mustahil. Pemerintah telah menapakkan langkahnya, dan kini saatnya seluruh rakyat mendukung dan menjaga langkah tersebut.
)* Pengamat Kebijakan Publik Lembaga Sosial Madani Institute
[edRW]
Leave a Reply